Kursi Menteri Jadi Senjata Tarik Koalisi Merah Putih
A
A
A
JAKARTA - Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai tidak akan mengabaikan keberadaan Koalisi Merah Putih.
Bagaimanapun para partai politik (parpol) Koalisi Merah Putih memiliki kekuatan strategis di DPR. Sebab kursi parpol-parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 itu mayoritas di parlemen.
Pengamat politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar menilai kubu Jokowi-JK akan berusaha untuk mendekati parpol Koalisi Merah Putih. Soliditas koalisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Jokowi-JK.
"Koalisi Merah Putih mayoritas, ini akan menyulitkan. Jokowi tidak akan leluasa dalam mengeluarkan kebijakan," kata Idil kepada Sindonews, Senin 25 Agustus 2014.
Oleh karena itu, lanjut dia, kubu Jokowi-JK akan berusaha untuk memecah kristalisasi Koalisi Merah Putih dengan cara mendekati parpol-parpol anggota koalisi tersebut.
Menurut Idil, kursi menteri bisa menjadi tawaran menarik bagi parpol-parpol merapat ke Jokowi-JK. "Tawaran posisi menteri menjadi sesuatu yang paling memungkinkan," tandasnya.
Koalisi Merah Putih terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB).
Pada 14 Juli 2014, para pimpinan parpol anggota koalisi melakukan deklarasi sepakat membentuk koalisi permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta. Salah satunya membangun kekuatan di parlemen. (Baca: Koalisi Merah Putih Komitmen Perkuat Parlemen)
Kekhawatiran kubu Jokowi-JK mendekati parpol di dalam Koalisi Merah Putih pernah diungkapkan Wakil Bendahara DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo. Dia mengingatkan Jokowi untuk tidak mencoba mengiming-imingi jabatan kepada parpol anggota Koalisi Merah Putih.
"Sebaiknya memberi keleluasaan kepada Koalisi Merah Putih untuk menjadi kekuatan penyeimbang yang konstruktif di parlemen," ujar Bambang, Minggu 24 Agustus 2014. (Baca: Jangan Goda Koalisi Merah Putih!)
Bagaimanapun para partai politik (parpol) Koalisi Merah Putih memiliki kekuatan strategis di DPR. Sebab kursi parpol-parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 itu mayoritas di parlemen.
Pengamat politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar menilai kubu Jokowi-JK akan berusaha untuk mendekati parpol Koalisi Merah Putih. Soliditas koalisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Jokowi-JK.
"Koalisi Merah Putih mayoritas, ini akan menyulitkan. Jokowi tidak akan leluasa dalam mengeluarkan kebijakan," kata Idil kepada Sindonews, Senin 25 Agustus 2014.
Oleh karena itu, lanjut dia, kubu Jokowi-JK akan berusaha untuk memecah kristalisasi Koalisi Merah Putih dengan cara mendekati parpol-parpol anggota koalisi tersebut.
Menurut Idil, kursi menteri bisa menjadi tawaran menarik bagi parpol-parpol merapat ke Jokowi-JK. "Tawaran posisi menteri menjadi sesuatu yang paling memungkinkan," tandasnya.
Koalisi Merah Putih terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB).
Pada 14 Juli 2014, para pimpinan parpol anggota koalisi melakukan deklarasi sepakat membentuk koalisi permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta. Salah satunya membangun kekuatan di parlemen. (Baca: Koalisi Merah Putih Komitmen Perkuat Parlemen)
Kekhawatiran kubu Jokowi-JK mendekati parpol di dalam Koalisi Merah Putih pernah diungkapkan Wakil Bendahara DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo. Dia mengingatkan Jokowi untuk tidak mencoba mengiming-imingi jabatan kepada parpol anggota Koalisi Merah Putih.
"Sebaiknya memberi keleluasaan kepada Koalisi Merah Putih untuk menjadi kekuatan penyeimbang yang konstruktif di parlemen," ujar Bambang, Minggu 24 Agustus 2014. (Baca: Jangan Goda Koalisi Merah Putih!)
(dam)