Fadli Zon: Mabes Polri Harus Segera Tangkap Ketua KPU
Selasa, 19 Agustus 2014 - 19:42 WIB
Fadli Zon: Mabes Polri Harus Segera Tangkap Ketua KPU
A
A
A
JAKARTA - Mabes Polri didesak segera menangkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik karena melakukan tindak pidana.
Husni dinilai bersalah karena menginstruksikan kepada KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk membuka kotak suara tanpa izin dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon meminta, aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporannya bernomor: LP/718/VIII/2014/Bareskrim tertanggal 4 Agustus 2014. Husni dianggap melakukan tindak pidana mulai tanggal 25-31 Juli 2014.
"Tindakan Ketua KPU yang memerintahkan seluruh KPUD Provinsi dan Kab/Kota untuk membuka kotak suara terjadi sesudah selesai periode pelaksanaan kampanye Pilpres 2014 selesai, sehingga tidak lagi termasuk dalam ranah Bawaslu RI, sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008," ujar Fadli melalui pers rilisnya, Selasa (19/8/2014).
Menurut Fadli, faktanya pada 8 Agustus 2014 Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Ketetapan Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 yang menetapkan bahwa MK mengizinkan KPU membuka dokumen dari kotak suara yang tersegel mulai tanggal 8 Agustus 2014.
Artinya, sebelum tanggal tersebut, pembukaan kotak suara merupakan tindak pidana.
Menurut Fadli Zon, hukum harus segera ditegakkan. Pejabat negara yang bertindak sewenang-wenang, apalagi merusak barang bukti dan melakukan tindak pidana, tidak boleh dibiarkan terus memegang amanah.
"Sekali dia berkhianat terhadap jabatannya, maka dia tak dapat lagi dipercaya," ujarnya.
Sekretaris Timkamnas Prabowo-Hatta ini menilai, sikap tegas aparat penegak hukum harus dibuktikan agar jangan muncul kesan dimasyarakat bahwa kepolisian lamban dalam menangani laporan yang dibuat oleh kubu capres nomor urut 1.
Sementara, bila laporan datang dari kubu Jokowi langsung di follow up. Fadli menambahkan, masyarakat akan menilai apakah pihak kepolisian netral atau tidak.
"Apakah mereka betul-betul bertindak untuk menegakkan hukum atau tidak. Saya masih yakin Mabes Polri mau menegakkan hukum secara baik," ucapnya.
Husni dinilai bersalah karena menginstruksikan kepada KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk membuka kotak suara tanpa izin dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon meminta, aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporannya bernomor: LP/718/VIII/2014/Bareskrim tertanggal 4 Agustus 2014. Husni dianggap melakukan tindak pidana mulai tanggal 25-31 Juli 2014.
"Tindakan Ketua KPU yang memerintahkan seluruh KPUD Provinsi dan Kab/Kota untuk membuka kotak suara terjadi sesudah selesai periode pelaksanaan kampanye Pilpres 2014 selesai, sehingga tidak lagi termasuk dalam ranah Bawaslu RI, sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008," ujar Fadli melalui pers rilisnya, Selasa (19/8/2014).
Menurut Fadli, faktanya pada 8 Agustus 2014 Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Ketetapan Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 yang menetapkan bahwa MK mengizinkan KPU membuka dokumen dari kotak suara yang tersegel mulai tanggal 8 Agustus 2014.
Artinya, sebelum tanggal tersebut, pembukaan kotak suara merupakan tindak pidana.
Menurut Fadli Zon, hukum harus segera ditegakkan. Pejabat negara yang bertindak sewenang-wenang, apalagi merusak barang bukti dan melakukan tindak pidana, tidak boleh dibiarkan terus memegang amanah.
"Sekali dia berkhianat terhadap jabatannya, maka dia tak dapat lagi dipercaya," ujarnya.
Sekretaris Timkamnas Prabowo-Hatta ini menilai, sikap tegas aparat penegak hukum harus dibuktikan agar jangan muncul kesan dimasyarakat bahwa kepolisian lamban dalam menangani laporan yang dibuat oleh kubu capres nomor urut 1.
Sementara, bila laporan datang dari kubu Jokowi langsung di follow up. Fadli menambahkan, masyarakat akan menilai apakah pihak kepolisian netral atau tidak.
"Apakah mereka betul-betul bertindak untuk menegakkan hukum atau tidak. Saya masih yakin Mabes Polri mau menegakkan hukum secara baik," ucapnya.
(hyk)
