Cara Atasi Parpol 'Haus' Kursi Menteri

JAKARTA - Versi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ditetapkan sebagai pemenang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Sejumlah partai politik (parpol) pengusung Jokowi-JK, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dikabarkan mulai berebut kursi menteri.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Bagus Takwin mengatakan, untuk mengatasi parpol minta jatah kursi, perlu ada negosiasi yang matang antara kedua pihak.

"Tentu ini harus ada negosiasi, meski Jokowi bilang kalau mau jadi menteri harus lepas atribut partai. Harusnya Jokowi pertahankan hal ini," kata Bagus Takwin, saat dihubungi Sindonews, Senin 18 Agustus 2014 malam.

Diakuinya politik tak bisa lepas dari perebutan kekuasaan. "Dalam konteks sekarang sih berpolitik pasti untuk kekuasaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi membantah, jika hubungan dirinya dengan PKB memanas, akibat komentarnya yang mengatakan, menteri pilihannya harus lepas dari kepentingan partai. (Baca: Jokowi Bantah Hubungan dengan PKB Memanas)

Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketua Umum PKB menepis rumor, bahwa sempat protes lantaran tidak dilibatkan dalam tim transisi.

‪"Enggak pernah protes kita. Enggak, saya sudah datang ke sana," kata Cak Imin panggilan Muhaimin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2014. (Baca: Tak Dilibatkan Tim Transisi, Cak Imin Bantah Protes)