Tim Transisi Jokowi Anggap RAPBN 2015 Jebakan Politik
Sabtu, 16 Agustus 2014 - 22:59 WIB
Tim Transisi Jokowi Anggap RAPBN 2015 Jebakan Politik
A
A
A
JAKARTA - Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mempertanyakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2015.
Timt Transisi menilai pemerintah saat ini terkesan mengklaim sejumlah keberhasilan, tapi terasa hambar ketika dihadapi beratnya tantangan yang dihadapi pemerintah baru.
"Memang postur anggaran menampakkan belanja negara yang sepertinya melonjak drastis mencapai Rp2.019.9 tiliun. Pendapatan negara pun seperti meroket menjadi Rp 1.762.3 triliun. Namun apa makna APBN tersebut dalam perspektif ideologi menjadi bangsa yang berdikari dan kerakyatan?" kata Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu (16/8/2014).
Menurut Hasto, APBN 2015 seharusnya mencerminkan transisi kepemimpinan untuk menciptakan fundamen yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia ke depan.
Oleh karena itu, RAPBN 2015 seharusnya menyisakan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintahan yang akan datang.
"Namun tampaknya postur anggaran yang diusulkan tersebut justru sebagai gambaran jebakan politik populis yang terakumulasi sejak tahun 2008. Bahkan dalam politik belanja pun tampak besarnya pengeluaran wajib yang hanya menyisakan sedikit ruang untuk menciptakan kemakmuran untuk rakyat," tutur Hasto.
Hasto melanjutkan, Presiden SBY seharusnya lebih realistis dan berani mengungkapkan fakta terhadap besarnya persoalan perekonomian nasional tahun 2015 yang akan datang.
Masalah itu tidak hanya aspek fundamental berupa rendahnya rasio perpajakan yang besarnya hanya sekitar 12.3 %.
Besarnya subsisi BBM dan listrik sebesar Rp364 triliun akibat politik populis dan kegagalan reformasi struktural industri migas menjadi persoalan yang sangat serius.
"Belum lagi utang ikutan terhadap Pertamina yang mencoba ditutup-tutupi dengan besaran sekitar Rp48 triliun akibat beban subsidi BBM tahun lalu yang belum diselesaikan hingga saat ini. Selain itu, APBN dirancang defisit anggaran sebesar Rp257 triliun," tuturnya.
Menurut dia, seharusnya APBN 2015 dirancang lebih realistis tanpa menyertakan defisit yang mencerminkan ketergantungan negara terhadap pembiayaan yang berasal dari utang luar negeri dan dari pasar uang.
Timt Transisi menilai pemerintah saat ini terkesan mengklaim sejumlah keberhasilan, tapi terasa hambar ketika dihadapi beratnya tantangan yang dihadapi pemerintah baru.
"Memang postur anggaran menampakkan belanja negara yang sepertinya melonjak drastis mencapai Rp2.019.9 tiliun. Pendapatan negara pun seperti meroket menjadi Rp 1.762.3 triliun. Namun apa makna APBN tersebut dalam perspektif ideologi menjadi bangsa yang berdikari dan kerakyatan?" kata Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu (16/8/2014).
Menurut Hasto, APBN 2015 seharusnya mencerminkan transisi kepemimpinan untuk menciptakan fundamen yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia ke depan.
Oleh karena itu, RAPBN 2015 seharusnya menyisakan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintahan yang akan datang.
"Namun tampaknya postur anggaran yang diusulkan tersebut justru sebagai gambaran jebakan politik populis yang terakumulasi sejak tahun 2008. Bahkan dalam politik belanja pun tampak besarnya pengeluaran wajib yang hanya menyisakan sedikit ruang untuk menciptakan kemakmuran untuk rakyat," tutur Hasto.
Hasto melanjutkan, Presiden SBY seharusnya lebih realistis dan berani mengungkapkan fakta terhadap besarnya persoalan perekonomian nasional tahun 2015 yang akan datang.
Masalah itu tidak hanya aspek fundamental berupa rendahnya rasio perpajakan yang besarnya hanya sekitar 12.3 %.
Besarnya subsisi BBM dan listrik sebesar Rp364 triliun akibat politik populis dan kegagalan reformasi struktural industri migas menjadi persoalan yang sangat serius.
"Belum lagi utang ikutan terhadap Pertamina yang mencoba ditutup-tutupi dengan besaran sekitar Rp48 triliun akibat beban subsidi BBM tahun lalu yang belum diselesaikan hingga saat ini. Selain itu, APBN dirancang defisit anggaran sebesar Rp257 triliun," tuturnya.
Menurut dia, seharusnya APBN 2015 dirancang lebih realistis tanpa menyertakan defisit yang mencerminkan ketergantungan negara terhadap pembiayaan yang berasal dari utang luar negeri dan dari pasar uang.
(dam)
