Keterangan Saksi Ahli Prabowo-Hatta Meyakinkan
Sabtu, 16 Agustus 2014 - 19:16 WIB
Keterangan Saksi Ahli Prabowo-Hatta Meyakinkan
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, keterangan saksi ahli yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hatta meyakinkan, karena berpijak pada hukum yang berlaku.
“Para saksi mengemukakan pentingnya demokrasi substansial, yang berlandaskan ketentuan hukum yang benar dan tidak sekadar memenuhi kaidah,” kata Pangi kepada media, Sabtu (16/8/2014).
Menurut Pangi, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ini adalah momentum penting dalam sejarah pemilu di Indonesia, untuk pematangan demokrasi.
“Akan lebih baik jika amar putusan MK bisa memenuhi rasa keadilan misalnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau putusan lain yang tidak normatif,” ucap Pangi.
Lompatan keputusan ini menurut Pangi diharapkan bisa membuat agar kontestan lain tidak bersikap sewenang-wenang atau melakukan penggaran. Pangi mengambil contoh kasus di Papua.
“Ini pendidikan politik dan hukum yang baik. Jika tak ada sanksi dan efek jera bagi pelanggar pemilu yang lakukan kecurangan, maka ujungnya bisa membuat orang melanggar dan terulang lagi di Pilpres 2019, “ ungkapnya.
Jika ini terjadi, menurutnya, tidak ada pembelajaran bagi perbaikan sistem pemilu. “Sebentar-sebentar ke MK, sebentar-sebentar ke MK jika ada pelanggaran,” pungkasnya.
“Para saksi mengemukakan pentingnya demokrasi substansial, yang berlandaskan ketentuan hukum yang benar dan tidak sekadar memenuhi kaidah,” kata Pangi kepada media, Sabtu (16/8/2014).
Menurut Pangi, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ini adalah momentum penting dalam sejarah pemilu di Indonesia, untuk pematangan demokrasi.
“Akan lebih baik jika amar putusan MK bisa memenuhi rasa keadilan misalnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau putusan lain yang tidak normatif,” ucap Pangi.
Lompatan keputusan ini menurut Pangi diharapkan bisa membuat agar kontestan lain tidak bersikap sewenang-wenang atau melakukan penggaran. Pangi mengambil contoh kasus di Papua.
“Ini pendidikan politik dan hukum yang baik. Jika tak ada sanksi dan efek jera bagi pelanggar pemilu yang lakukan kecurangan, maka ujungnya bisa membuat orang melanggar dan terulang lagi di Pilpres 2019, “ ungkapnya.
Jika ini terjadi, menurutnya, tidak ada pembelajaran bagi perbaikan sistem pemilu. “Sebentar-sebentar ke MK, sebentar-sebentar ke MK jika ada pelanggaran,” pungkasnya.
(hyk)
