Saksi Prabowo Ungkap Temuan Kecurangan di Jakarta
Kamis, 14 Agustus 2014 - 19:07 WIB
Saksi Prabowo Ungkap Temuan Kecurangan di Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Abdul Karim, saksi pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menemukan dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang cukup besar.
Temuan itu bermula saat Abdul menjadi saksi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada 13 Juli 2014.
Menurut Abdul, dari hasil inventarisir rekapitulasi tingkat kelurahan, dirinya mengaku menemukan sejumlah fatka pemilih menggunakan DPKTb untuk menggunakan hak pilinya.
"Temuan kami cukup dahsyat dan kami jadikan dasar penolakan rekap," kata Abdul di ruang sidang Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Kamis (14/8/2014).
Dia mengungkapkan, saat itu, pihaknya menemukan pemilih DPKTb mencapai 100 persen di 15 TPS kecamatan Penjaringan. "Yang kedua dua TPS (tempat pemungutan suara) yang DPKTb-nya di atas 200," ujarnya.
Dia melanjutkan, karena hampir rata-rata DPKTb sangat variatif dan mencapai diatas 50 Persen, maka pihaknya memilih menolak dengan hasil perolehan suara.
Dia meminta kepada Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). "Akhirnya dengan izin, tim saya walkout penghitungan itu," ungkapnya.
Untuk perkara di DKI Jakarta, kubu Prabowo-Hatta mengajukan empat orang saksi untuk memberi keterangan soal dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu menyangkut penggunaan DPKTb dan pembongkaran kotak surat suara.
Temuan itu bermula saat Abdul menjadi saksi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada 13 Juli 2014.
Menurut Abdul, dari hasil inventarisir rekapitulasi tingkat kelurahan, dirinya mengaku menemukan sejumlah fatka pemilih menggunakan DPKTb untuk menggunakan hak pilinya.
"Temuan kami cukup dahsyat dan kami jadikan dasar penolakan rekap," kata Abdul di ruang sidang Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Kamis (14/8/2014).
Dia mengungkapkan, saat itu, pihaknya menemukan pemilih DPKTb mencapai 100 persen di 15 TPS kecamatan Penjaringan. "Yang kedua dua TPS (tempat pemungutan suara) yang DPKTb-nya di atas 200," ujarnya.
Dia melanjutkan, karena hampir rata-rata DPKTb sangat variatif dan mencapai diatas 50 Persen, maka pihaknya memilih menolak dengan hasil perolehan suara.
Dia meminta kepada Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). "Akhirnya dengan izin, tim saya walkout penghitungan itu," ungkapnya.
Untuk perkara di DKI Jakarta, kubu Prabowo-Hatta mengajukan empat orang saksi untuk memberi keterangan soal dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu menyangkut penggunaan DPKTb dan pembongkaran kotak surat suara.
(maf)
