Hubungan PKB & Jokowi Memanas, PBNU Angkat Bicara
Rabu, 13 Agustus 2014 - 21:30 WIB
Hubungan PKB & Jokowi Memanas, PBNU Angkat Bicara
A
A
A
JAKARTA - Silang pendapat antara Calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB ) terkait mekanisme rekrutmen kabinet yang semakin memanas, membuat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut angkat bicara.
Wakil Sekretris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Masduki Baidlawi menyatakan, rencana Capres Jokowi yang akan mengambil kader parpol koalisi sebagai menteri dalam pemerintahannya, dengan harus melepas jabatan parpol merupakan langkah baik.
"Kami melihat itu salah satu upaya Jokowi untuk membentuk pemerintahan yang baik, dengan mengambil kader-kader parpol yang bersedia melepaskan jabatannya di parpol," kata Masduki melalui siaran persnya, Rabu (13/8/2014).
Masduki mengakui, pihaknya tidak kecewa dengan rencana tersebut. Pasalnya, kepentingan bangsa kedepan jauh lebih penting daripada kepentingan parpol.
"Demi kebaikan bangsa melalui pemerintah pemerintahan yang baik, saya kira kami (NU) tidak ada yang merasa kecewa. Justru kami mendukung langkah itu," tukasnya.
Hanya saja, lanjut Masduki, pihaknya berharap kepada Jokowi sebagai Presiden terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi KPU tersebut agar mempertimbangkan kader-kader NU yang cukup mumpuni untuk membantu pemerintahannya.
"Meski begitu, harapan kami tetap ada representasi warga NU di kabinet pemmerintahan nanti. Ada beberapa kader NU yang profesional dan terbukti selama ini bersih," katanya.
Ia menyebutkan, di antaranya Pengurus Harian PBNU Prof Maksum, Kiai malik Madani (Katib 'Aam PBNU), dan Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indarparawansa.
"Mereka cukup profesional dan berintegritas untuk membantu pemerintahan kedepan. Karena itu, menurut mereka sangat layak untuk menduduki jabatan menteri," terang Masduki.
Wakil Sekretris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Masduki Baidlawi menyatakan, rencana Capres Jokowi yang akan mengambil kader parpol koalisi sebagai menteri dalam pemerintahannya, dengan harus melepas jabatan parpol merupakan langkah baik.
"Kami melihat itu salah satu upaya Jokowi untuk membentuk pemerintahan yang baik, dengan mengambil kader-kader parpol yang bersedia melepaskan jabatannya di parpol," kata Masduki melalui siaran persnya, Rabu (13/8/2014).
Masduki mengakui, pihaknya tidak kecewa dengan rencana tersebut. Pasalnya, kepentingan bangsa kedepan jauh lebih penting daripada kepentingan parpol.
"Demi kebaikan bangsa melalui pemerintah pemerintahan yang baik, saya kira kami (NU) tidak ada yang merasa kecewa. Justru kami mendukung langkah itu," tukasnya.
Hanya saja, lanjut Masduki, pihaknya berharap kepada Jokowi sebagai Presiden terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi KPU tersebut agar mempertimbangkan kader-kader NU yang cukup mumpuni untuk membantu pemerintahannya.
"Meski begitu, harapan kami tetap ada representasi warga NU di kabinet pemmerintahan nanti. Ada beberapa kader NU yang profesional dan terbukti selama ini bersih," katanya.
Ia menyebutkan, di antaranya Pengurus Harian PBNU Prof Maksum, Kiai malik Madani (Katib 'Aam PBNU), dan Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indarparawansa.
"Mereka cukup profesional dan berintegritas untuk membantu pemerintahan kedepan. Karena itu, menurut mereka sangat layak untuk menduduki jabatan menteri," terang Masduki.
(maf)
