Ormas dan OKP Deklarasi Tolak ISIS di Indonesia
Senin, 11 Agustus 2014 - 19:29 WIB
Ormas dan OKP Deklarasi Tolak ISIS di Indonesia
A
A
A
BANTEN - Sedikitnya 17 elemen organisasi msyarakat (Ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) se-Provinsi Banten mendeklarasikan penolakan Islamic State of Iraq dan Syria (ISIS) di Indonesia.
Bersamaan dengan deklarasi itu mereka mengeluarkan pernyataan sikap bahwa kehadiran ISIS di Indonesia sebagai gerakan yang bertentangan dengan UUD 1945, prinsip kebhinnekaan, dan mengancam keberadaan NKRI.
Bahkan kelompok-kelompok yang ingin menyebarkan gerakan, ideologi, dan paham ISIS di Indonesia dinilai sebagai salah satu gerakan subversif (makar). Untuk menolak kehadiran gerakan radikal ini, organisasi kepemudaan se-Banten ini akan melakukan langkah-langkah taktis strategis.
Misalnya, melakukan sosialisasi tentang bahaya ideologi dan paham ISIS bagi keutuhan NKRI kepada seluruh anggota dan jaringannya. Kemudian, mensosialisasikan bahaya ideologi dan paham ISIS kepada para pemuda, pelajar, dan mahasiswa.
"Juga melakukan sosialisasi melalui pengajian-pengajian, majelis ta’lim, mesjid, dan paguyuban-paguyuban yang ada," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay, dalam acara deklarasi yang diikuti diskusi publik di Tangerang, Provinsi Banten, Senin (11/8/2014).
17 elemen yang hadir dalam acara itu adalah, Pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM, Nasyiatul Aisyiah (NA), HMI, IPNU, IPPNU, GPI, FKPPI, Bahu Nasdem, BM PAN, WJI, Gerakan Pramuka Banten, PMII, Garda Nasdem, PII dan KNPI.
Sementara narasumber yang hadir dalam acara itu, selain Saleh Partaonan Daulay juga hadir Rektor Univesitas Muhammadiyah Tangerang A Badawi dan Dubes Indonesia Untuk Swiss (2009-2014) Joko Susilo.
Sementara itu, Dubes Indonesia Untuk Swiss Joko Susilo menilai, pemerintah terlalu over-reactive menyikapi kehadiran ISIS di Indonesia. Reaksi berlebihan itu bisa jadi membuat ISIS merasa diperhitungkan. Semestinya pemerintah tidak menindaklanjuti secara berlebihan, walau diakui bahwa ISIS itu lambat laun tetap membahayakan.
“Ibarat mengusir nyamuk, ya cukup ditampar saja. Jangan diusir dengan meriam. Begitu juga dengan ISIS, cukup aparat kepolisian dan intelejen yang bergerak. Presiden tidak perlu turun tangan,” tandas Joko pada kesempatan yang sama.
Bersamaan dengan deklarasi itu mereka mengeluarkan pernyataan sikap bahwa kehadiran ISIS di Indonesia sebagai gerakan yang bertentangan dengan UUD 1945, prinsip kebhinnekaan, dan mengancam keberadaan NKRI.
Bahkan kelompok-kelompok yang ingin menyebarkan gerakan, ideologi, dan paham ISIS di Indonesia dinilai sebagai salah satu gerakan subversif (makar). Untuk menolak kehadiran gerakan radikal ini, organisasi kepemudaan se-Banten ini akan melakukan langkah-langkah taktis strategis.
Misalnya, melakukan sosialisasi tentang bahaya ideologi dan paham ISIS bagi keutuhan NKRI kepada seluruh anggota dan jaringannya. Kemudian, mensosialisasikan bahaya ideologi dan paham ISIS kepada para pemuda, pelajar, dan mahasiswa.
"Juga melakukan sosialisasi melalui pengajian-pengajian, majelis ta’lim, mesjid, dan paguyuban-paguyuban yang ada," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay, dalam acara deklarasi yang diikuti diskusi publik di Tangerang, Provinsi Banten, Senin (11/8/2014).
17 elemen yang hadir dalam acara itu adalah, Pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM, Nasyiatul Aisyiah (NA), HMI, IPNU, IPPNU, GPI, FKPPI, Bahu Nasdem, BM PAN, WJI, Gerakan Pramuka Banten, PMII, Garda Nasdem, PII dan KNPI.
Sementara narasumber yang hadir dalam acara itu, selain Saleh Partaonan Daulay juga hadir Rektor Univesitas Muhammadiyah Tangerang A Badawi dan Dubes Indonesia Untuk Swiss (2009-2014) Joko Susilo.
Sementara itu, Dubes Indonesia Untuk Swiss Joko Susilo menilai, pemerintah terlalu over-reactive menyikapi kehadiran ISIS di Indonesia. Reaksi berlebihan itu bisa jadi membuat ISIS merasa diperhitungkan. Semestinya pemerintah tidak menindaklanjuti secara berlebihan, walau diakui bahwa ISIS itu lambat laun tetap membahayakan.
“Ibarat mengusir nyamuk, ya cukup ditampar saja. Jangan diusir dengan meriam. Begitu juga dengan ISIS, cukup aparat kepolisian dan intelejen yang bergerak. Presiden tidak perlu turun tangan,” tandas Joko pada kesempatan yang sama.
(kur)
