Duga Sarat Kecurangan, Massa Ancam Tolak Hasil Pilpres
Kamis, 07 Agustus 2014 - 15:30 WIB
Duga Sarat Kecurangan, Massa Ancam Tolak Hasil Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Ratusan orang yang tergabung dalam Perwakilan Daerah Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (PD-AMPP) Kota Medan menggelar demonstrasi di depan Mapolda Sumatera Utara.
Massa menyatakan menolak hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Mereka menilai pelaksanaan pilpres sarat dengan kepentingan dan arogansi KPU.
"Kami menilai ada rekayasa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di TPS dari 27 kecamatan di Nias Selatan dengan jumlah pemilih yang hadir di setiap TPS rata-rata di bawah 50%. Tetapi yang direkapitulasi KPUD Nias Selatan melebihi dari 100% dari total DPT," tutur Koordinator aksi, Fadli N Hamsi Nasution di depan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) Polda Sumut, Kamis (7/8/2014).
Meskipun banyak pelanggaran, sambung dia, KPU Pusat tetap melaksanakan rapat pleno untuk penetapan nomor urut satu.
Dia menyayangkan sikap dan arogansi pihak KPU yang tidak berdasarkan kepentingan umum sesuai dengan rekomendasi pihak Bawaslu untuk dilakukan pemilu ulang.
"Fenomena ini terjadi di wilayah Sumut khususnya Kabupaten Nias Selatan karena banyak praktik kecurangan yang masif dalam pemungutan suara pilpres. Meskipun begitu KPU tetap melaksanakan pengumuman pilpres,"ujarnya.
Massa mendesak Kapolda Sumut Irjen Pol Syarief Gunawan untuk segera melakukan pengusutan atas kasus tersebut demi penegakan hukum.
"Jika tidak, maka kami akan melakukan aksi yang lebih banyak karena ini menyangkut masa depan bangsa," tuturnya.
Ketua PD-AMPP Kota Medan, Feri meminta Kapolda Sumut mengusut tuntas kasus ini dengan memeriksa ketua dan anggota KPU Nias Selatan.
Menanggapi tuntutan massa itu, Kepala SPKT Polda Sumut Komisaris Polisi A Siregar mengatakan, akan menindaklanjuti tuntutan massa itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) pemilu.
"Saya akan sampaikan tuntutan ini kepada pimpinan saya. Aspirasi rekan-rekan sekalian akan ditindak lanjuti," kata Siregar.
Massa menyatakan menolak hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Mereka menilai pelaksanaan pilpres sarat dengan kepentingan dan arogansi KPU.
"Kami menilai ada rekayasa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di TPS dari 27 kecamatan di Nias Selatan dengan jumlah pemilih yang hadir di setiap TPS rata-rata di bawah 50%. Tetapi yang direkapitulasi KPUD Nias Selatan melebihi dari 100% dari total DPT," tutur Koordinator aksi, Fadli N Hamsi Nasution di depan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) Polda Sumut, Kamis (7/8/2014).
Meskipun banyak pelanggaran, sambung dia, KPU Pusat tetap melaksanakan rapat pleno untuk penetapan nomor urut satu.
Dia menyayangkan sikap dan arogansi pihak KPU yang tidak berdasarkan kepentingan umum sesuai dengan rekomendasi pihak Bawaslu untuk dilakukan pemilu ulang.
"Fenomena ini terjadi di wilayah Sumut khususnya Kabupaten Nias Selatan karena banyak praktik kecurangan yang masif dalam pemungutan suara pilpres. Meskipun begitu KPU tetap melaksanakan pengumuman pilpres,"ujarnya.
Massa mendesak Kapolda Sumut Irjen Pol Syarief Gunawan untuk segera melakukan pengusutan atas kasus tersebut demi penegakan hukum.
"Jika tidak, maka kami akan melakukan aksi yang lebih banyak karena ini menyangkut masa depan bangsa," tuturnya.
Ketua PD-AMPP Kota Medan, Feri meminta Kapolda Sumut mengusut tuntas kasus ini dengan memeriksa ketua dan anggota KPU Nias Selatan.
Menanggapi tuntutan massa itu, Kepala SPKT Polda Sumut Komisaris Polisi A Siregar mengatakan, akan menindaklanjuti tuntutan massa itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) pemilu.
"Saya akan sampaikan tuntutan ini kepada pimpinan saya. Aspirasi rekan-rekan sekalian akan ditindak lanjuti," kata Siregar.
(dam)
