Migrant Care Siap Bekerja Sama dengan KPK
Senin, 04 Agustus 2014 - 18:47 WIB
Migrant Care Siap Bekerja Sama dengan KPK
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah memastikan pihaknya siap membahas kasus pemerasan, kriminalitas, dan mafia tenaga kerja Indonesia (TKI) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Rabu siang (6 Juli 2014) Migrant Care akan bertemu KPK untuk diskusi kriminalitas dalam kepulangan TKI," kata Anis saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/8/2014).
Dari kajian Migrant Care terkait pemerasan dan kriminalisasi terhadap TKI, kata Anis, selama ini ditemukan ada mafia yang terorganisasi.
Menurut dia, mafia tersebut tidak tersentuh hukum. Bahkan ditemukan ada pembiaran dari pemerintah. "Banyak pihak yang terlibat. Dugaan kuatnya adalah BNP2TKI, Kemenakertrans, Angkasa Pura 2, polisi, TNI, PJTKI, perusahaan travel, money changer, dan lain-lain," bebernya.
Disinggung apakah data temuan mafia itu akan menjadi bahan pembahasan dengan KPK, Anis membenarkannya. "Yes," ucapnya.
KPK bersama Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri pada Sabtu 26 Juli 2014 dini hari melakukan pemantauan langsung di Bandara Soekarno-Hatta.
Dari hasil pemantauan, disinyalir terdapat praktik pemerasan terhadap TKI di bandara. Petugas pun mengamankan 18 orang. Dari belasan orang itu, satu di antaranya anggota TNI dan dua orang polisi.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yakin pertemuan dengan Migrant Care tersebut bisa terlaksana pada pekan ini.
Dasar pertemuan karena KPK punya studi terkait TKI, migrant care pun punya studi."Nah itu kita mau integrasikan. Nah yang menarik nanti dari Migrant Care akan bawa orang yang pernah diperas. Jadi nanti ada testimoninya, jadi mungkin akan lebih menarik lagi," kata Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/8/2014).
Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini melanjutkan, KPK memiliki kajian awal terkait Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Menurut dia, kajian yang lebih lengkap ada di Migrant Care. Untuk itu KPK mendengar juga kajian Migrant Care terkait seberapa perlu BNP2TKI serta masih efektif atau tidak.
Dari kajian KPK dan Migrant Care itu kemungkinan akan ada sidak-sidak selanjutnya terkait TKI. "Apakah di Soetta (Soekarno-Hatta) lagi atau berbagai bandara lain untuk melengkapi itu," ujar Bambang.
"Rabu siang (6 Juli 2014) Migrant Care akan bertemu KPK untuk diskusi kriminalitas dalam kepulangan TKI," kata Anis saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/8/2014).
Dari kajian Migrant Care terkait pemerasan dan kriminalisasi terhadap TKI, kata Anis, selama ini ditemukan ada mafia yang terorganisasi.
Menurut dia, mafia tersebut tidak tersentuh hukum. Bahkan ditemukan ada pembiaran dari pemerintah. "Banyak pihak yang terlibat. Dugaan kuatnya adalah BNP2TKI, Kemenakertrans, Angkasa Pura 2, polisi, TNI, PJTKI, perusahaan travel, money changer, dan lain-lain," bebernya.
Disinggung apakah data temuan mafia itu akan menjadi bahan pembahasan dengan KPK, Anis membenarkannya. "Yes," ucapnya.
KPK bersama Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri pada Sabtu 26 Juli 2014 dini hari melakukan pemantauan langsung di Bandara Soekarno-Hatta.
Dari hasil pemantauan, disinyalir terdapat praktik pemerasan terhadap TKI di bandara. Petugas pun mengamankan 18 orang. Dari belasan orang itu, satu di antaranya anggota TNI dan dua orang polisi.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yakin pertemuan dengan Migrant Care tersebut bisa terlaksana pada pekan ini.
Dasar pertemuan karena KPK punya studi terkait TKI, migrant care pun punya studi."Nah itu kita mau integrasikan. Nah yang menarik nanti dari Migrant Care akan bawa orang yang pernah diperas. Jadi nanti ada testimoninya, jadi mungkin akan lebih menarik lagi," kata Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/8/2014).
Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini melanjutkan, KPK memiliki kajian awal terkait Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Menurut dia, kajian yang lebih lengkap ada di Migrant Care. Untuk itu KPK mendengar juga kajian Migrant Care terkait seberapa perlu BNP2TKI serta masih efektif atau tidak.
Dari kajian KPK dan Migrant Care itu kemungkinan akan ada sidak-sidak selanjutnya terkait TKI. "Apakah di Soetta (Soekarno-Hatta) lagi atau berbagai bandara lain untuk melengkapi itu," ujar Bambang.
(dam)
