Instruksi KPU Buka Kotak Suara Tak Diam-diam
Sabtu, 02 Agustus 2014 - 16:39 WIB
Instruksi KPU Buka Kotak Suara Tak Diam-diam
A
A
A
JAKARTA - Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) menilai, langkah yang diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat menginstruksikan KPU daerah untuk membuka kotak suara tidak dilakukan secara sepihak.
Direktur Perludem Titi Anggraini menilai, instruksi tersebut untuk mempersiapkan diri dalam merespons permohonan perselisihan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang diajukan pasangan calon presiden (Capres) nomor urut 1 Prabowo Subainto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya kira KPU sudah menjelaskan tujuan dilakukannya pembukaan kotak suara dalam surat edarannya. Itu bukanlah sesuatu yang dilakukan secara diam-diam dan sembunyi dari publik," ujar Titi dalam pesan tertulisnya kepada Sindonews, Sabtu (2/8/2014).
Sementara itu adanya kekhawatiran terhadap manipulasi dokumen, menurutnya bisa dicegah. Alasannya, setiap pasangan calon melalui para saksi yang dimiliki dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK) mendapatkan salinan berita acara dari pelaksana pilpres di lapangan.
"Bahkan sebagian besar C1 juga sudah diunggah ke laman KPU, sehingga lebih mudah untuk mengontrolnya," ucapnya.
Direktur Perludem Titi Anggraini menilai, instruksi tersebut untuk mempersiapkan diri dalam merespons permohonan perselisihan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang diajukan pasangan calon presiden (Capres) nomor urut 1 Prabowo Subainto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya kira KPU sudah menjelaskan tujuan dilakukannya pembukaan kotak suara dalam surat edarannya. Itu bukanlah sesuatu yang dilakukan secara diam-diam dan sembunyi dari publik," ujar Titi dalam pesan tertulisnya kepada Sindonews, Sabtu (2/8/2014).
Sementara itu adanya kekhawatiran terhadap manipulasi dokumen, menurutnya bisa dicegah. Alasannya, setiap pasangan calon melalui para saksi yang dimiliki dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK) mendapatkan salinan berita acara dari pelaksana pilpres di lapangan.
"Bahkan sebagian besar C1 juga sudah diunggah ke laman KPU, sehingga lebih mudah untuk mengontrolnya," ucapnya.
(kur)
