PDIP Bantah Info WikiLeaks Soal Dugaan Korupsi Megawati
Rabu, 30 Juli 2014 - 13:31 WIB
PDIP Bantah Info WikiLeaks Soal Dugaan Korupsi Megawati
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah informasi terbaru yang dikeluarkan situs antikerahasiaan WikiLeaks tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Jelas tidak ada itu Ibu Mega terkait korupsi," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Trimedya Panjaitan saat dihubungi Sindonews, Rabu (30/7/2014).
Lagipula, kata dia, sejauh Ketua Umum PDIP itu meninggalkan kursi pemerintahannya, tidak pernah ada kabar yang mengaitkan Mega dengan kasus hukum. Terlebih, ujar dia, WikiLeaks sering mengabarkan rumor atau gosip politik yang akurasinya diragukan.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, situs antikerahasiaan WikiLeaks merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut WikiLeaks.
Menurut dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar yang secara eksplisit melibatkan beberapa tokoh Indonesia, Malaysia dan Vietnam, termasuk keluarga dan pejabat senior masing-masing negara itu.
“Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks, Rabu (30/7/2014).
Kasus yang dimaksud adalah, dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia. Dua perusahaan itu adalah Reserve Bank of Australia (RBA) dan Note Printing Australia.
"Jelas tidak ada itu Ibu Mega terkait korupsi," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Trimedya Panjaitan saat dihubungi Sindonews, Rabu (30/7/2014).
Lagipula, kata dia, sejauh Ketua Umum PDIP itu meninggalkan kursi pemerintahannya, tidak pernah ada kabar yang mengaitkan Mega dengan kasus hukum. Terlebih, ujar dia, WikiLeaks sering mengabarkan rumor atau gosip politik yang akurasinya diragukan.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, situs antikerahasiaan WikiLeaks merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut WikiLeaks.
Menurut dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar yang secara eksplisit melibatkan beberapa tokoh Indonesia, Malaysia dan Vietnam, termasuk keluarga dan pejabat senior masing-masing negara itu.
“Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks, Rabu (30/7/2014).
Kasus yang dimaksud adalah, dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia. Dua perusahaan itu adalah Reserve Bank of Australia (RBA) dan Note Printing Australia.
(kri)
