Tangani Sengketa Pilpres, Hakim MK Dituntut Jaga Independensi

Minggu, 27 Juli 2014 - 18:28 WIB
Tangani Sengketa Pilpres,...
Tangani Sengketa Pilpres, Hakim MK Dituntut Jaga Independensi
A A A
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan mampu bersikap netral dalam menangani permohonan gugatan atas hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.

Pengamat Politik dari Universitas Lampung (Unila), Arizka Warganegara yakin hakim konstitusi bisa bersikap netral dalam menangani perkara tersebut. "Saya yakin MK cenderung bisa independen," ujar Arizka Warganegara saat dihubungi Sindonews, Minggu (27/7/2014).

Dia mengatakan, tim Prabowo-Hatta selaku pemohon gugatan dituntut untuk mampu membuktikan indikasi kecurangan Pilpres 2014 itu.

Kendati demikian, dia mengatakan bahwa gugatan hasil pilpres adalah hak konstitusional pasangan yang dinyatakan mendapatkan suara lebih sedikit.

"Biasanya soal gugatan ini diterima atau tidak tergantung pada seberapa banyak selisih suara dan penguatan bukti pelanggaran dan saksi," katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, pasangan Prabowo-Hatta telah resmi mendaftarkan gugatan atas hasil Pilpres 2014 ke ke MK pada Jumat 25 Juli 2014 malam.
(dam)
Berita Terkait
Aliansi Mahasiswa Laporkan...
Aliansi Mahasiswa Laporkan Pengaduan dalam Pelanggaran Pemilu
3 Hal yang Dilarang...
3 Hal yang Dilarang di Masa Tenang Pemilu, Berikut Sanksinya
Ketidaknetralan Bukti...
Ketidaknetralan Bukti Ketidakmampuan dan Takut Kalah Pilpres 2024
Bawaslu Susun Rancangan...
Bawaslu Susun Rancangan Peraturan Investigasi Pelanggaran Pemilu
Begini Alur Laporan...
Begini Alur Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu
Tekan Pelanggaran, Bawaslu...
Tekan Pelanggaran, Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
TNI Jaga Kejaksaan,...
TNI Jaga Kejaksaan, Ada Perseteruan Penegak Hukum?
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved