Umar Abduh Beberkan Data Pilpres
Rabu, 23 Juli 2014 - 06:24 WIB
Umar Abduh Beberkan Data Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Center for Democracy And Social Justice Studies (CeDSoS) Umar Abduh membeberkan data penghitungan atau rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang diduga berasal dari catatan TNI/Polri.
Dalam data perolehan suara yang dimilikinya, Umar mengungkapkan pemenang pilpres adalah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Hal itu terungkap dari video Youtube yang diunggah Satrio Herlambang pada 21 Juli 2014. Oleh pengunggahnya, video tersebut diberi judul Umar Abduh membeberkan tentang fakta hasil pilpres "Real Count " versi TNI/Polri yang sudah dimenangkan oleh Prabowo Subianto
Dalam video itu, Umar yang terlihat sedang menjadi pembicara dalam sebuah diskusi menunjukkan catatan rekapitulasi suara yang diduga berasal dari catatan petugas TNI dan Polri.
Umar juga menyebut hasil rekapitulasi tersebut mencatat Prabowo meraih 54% suara. Catatan yang disebutnya dari TNI/Polri itu dianggap lebih rinci dari data KPU karena meliputi jumlah warga yang tidak menggunakan hak suara atau golput, dan jumlah suara tidak sah.
"Tetapi kenapa (rekapitulasi suara) KPU tidak menjelaskan berapa golput dan tingkat partisipasi," tandasnya.
Dalam video berdurasi 18 menit 2 detik itu, sosok yang pernah menjadi aktivis sebuah gerakan keagamaan itu mempertanyakan dasar personel TNI/Polri ikut mencatat perolehan suara.
Sebab, kata dia, tidak ada aturan yang menjadi dasar TNI/Polri melakukan pendokumentasian proses penghitungan suara pilpres. "Jadi ini yang harus dikonfirmasi. Apakah dikeluarkan Polri, TNI," katanya.
Tidak hanya itu, dia juga mempertanyakan bagaimana kedua institusi itu mendapatkan akses mendapatkan data tentang suara pemilih.
Dia menyebutkan data yang diperolehnya itu merupakan versi TNI/Polri dari penghitungan di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK).
Berdasarkan atas data yang dimilikinya, dia meyakini Prabowo Subianto yang seharusnya memenangkan pilpres. Dia juga menyinggung soal dugaan adanya penghilangan suara capres.
Umar mengaku tidak memiliki keterkaitan dengan kedua calon presidan. Apa yang dilakukanya hanya untuk mengungkap sebuah kejanggalan dalam proses pelaksanaan pilpres.
Dalam data perolehan suara yang dimilikinya, Umar mengungkapkan pemenang pilpres adalah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Hal itu terungkap dari video Youtube yang diunggah Satrio Herlambang pada 21 Juli 2014. Oleh pengunggahnya, video tersebut diberi judul Umar Abduh membeberkan tentang fakta hasil pilpres "Real Count " versi TNI/Polri yang sudah dimenangkan oleh Prabowo Subianto
Dalam video itu, Umar yang terlihat sedang menjadi pembicara dalam sebuah diskusi menunjukkan catatan rekapitulasi suara yang diduga berasal dari catatan petugas TNI dan Polri.
Umar juga menyebut hasil rekapitulasi tersebut mencatat Prabowo meraih 54% suara. Catatan yang disebutnya dari TNI/Polri itu dianggap lebih rinci dari data KPU karena meliputi jumlah warga yang tidak menggunakan hak suara atau golput, dan jumlah suara tidak sah.
"Tetapi kenapa (rekapitulasi suara) KPU tidak menjelaskan berapa golput dan tingkat partisipasi," tandasnya.
Dalam video berdurasi 18 menit 2 detik itu, sosok yang pernah menjadi aktivis sebuah gerakan keagamaan itu mempertanyakan dasar personel TNI/Polri ikut mencatat perolehan suara.
Sebab, kata dia, tidak ada aturan yang menjadi dasar TNI/Polri melakukan pendokumentasian proses penghitungan suara pilpres. "Jadi ini yang harus dikonfirmasi. Apakah dikeluarkan Polri, TNI," katanya.
Tidak hanya itu, dia juga mempertanyakan bagaimana kedua institusi itu mendapatkan akses mendapatkan data tentang suara pemilih.
Dia menyebutkan data yang diperolehnya itu merupakan versi TNI/Polri dari penghitungan di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK).
Berdasarkan atas data yang dimilikinya, dia meyakini Prabowo Subianto yang seharusnya memenangkan pilpres. Dia juga menyinggung soal dugaan adanya penghilangan suara capres.
Umar mengaku tidak memiliki keterkaitan dengan kedua calon presidan. Apa yang dilakukanya hanya untuk mengungkap sebuah kejanggalan dalam proses pelaksanaan pilpres.
(dam)
