Tak Sekadar Perolehan Suara, Tapi Soal Demokrasi & Pemilu
Senin, 21 Juli 2014 - 17:47 WIB
Tak Sekadar Perolehan Suara, Tapi Soal Demokrasi & Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Laporan tim Prabowo-Hatta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait langkah KPU yang tetap melakukan rekapitulasi nasional pada hari ini, Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, Habiburokhman mengatakan, perolehan suara bukanlah permasalahan.
"Tapi soal bagaimana seluruh aturan dalam pemilu ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga, demokrasi dan penegakan hukum ini benar-benar baik," kata Habiburokhman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (21/7/2014).
Dia mengatakan, ingin memerbaiki sistem demokrasi dan penegak hukum yang ada di Indonesia saat ini, agar pemenang pilpres sudah ditentukan, tidak lagi ada masalah yang tertinggal.
"Ini bukan kepentingan Prabowo-Hatta saja, ini juga kepentingan Jokowi-JK (Joko Widodo-Jusuf Kalla), KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan rakyat Indonesia," ungkapnya.
Habiburokhman menegaskan, dia beserta timnya tidak bisa membiarkan pemilu berjalan dengan masih banyaknya berbagai proses pelanggaran. "Kami lakukan semaksimal mungkin dalam koridor hukum. Supaya semua masalah ini diselesaikan dahulu," ungkapnya.
Sebelumnya, Prabowo mengimbau KPU untuk menunda rekapitulasi nasional karena masih terjadi banyak kecurangan di berbagai daerah. Prabowo merasa KPU tidak layak mengumumkan hasil rekapitulasi jika berbagai persoalan belum diselesaikan.
"Tapi soal bagaimana seluruh aturan dalam pemilu ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga, demokrasi dan penegakan hukum ini benar-benar baik," kata Habiburokhman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (21/7/2014).
Dia mengatakan, ingin memerbaiki sistem demokrasi dan penegak hukum yang ada di Indonesia saat ini, agar pemenang pilpres sudah ditentukan, tidak lagi ada masalah yang tertinggal.
"Ini bukan kepentingan Prabowo-Hatta saja, ini juga kepentingan Jokowi-JK (Joko Widodo-Jusuf Kalla), KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan rakyat Indonesia," ungkapnya.
Habiburokhman menegaskan, dia beserta timnya tidak bisa membiarkan pemilu berjalan dengan masih banyaknya berbagai proses pelanggaran. "Kami lakukan semaksimal mungkin dalam koridor hukum. Supaya semua masalah ini diselesaikan dahulu," ungkapnya.
Sebelumnya, Prabowo mengimbau KPU untuk menunda rekapitulasi nasional karena masih terjadi banyak kecurangan di berbagai daerah. Prabowo merasa KPU tidak layak mengumumkan hasil rekapitulasi jika berbagai persoalan belum diselesaikan.
(maf)
