MK Diminta Adil Kawal Sengketa Pilpres

JAKARTA - Beberapa organisasi yang bergerak dibidang anti korupsi, hukum, buruh, dan HAM bersatu membentuk Koalisi Rakyat Permanen, mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap adil tangani sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Sekretaris Dewan Nasional Setara Istitute Romo Benny mengatakan, kedatangannya ke MK adalah untuk mengawal roh konstitusi. "Kalau Hakim MK netral dan independen, maka Koalisi Masyarakat Sipil Permanen berharap hakim MK betul kredibel, dan independen," kata Romo Benny, di Gedung MK, Jakarta, Senin (21/7/2014).

Dia menambahkan, MK harus tetap setia kepada konstitusi. Sehingga, bisa tetap dibanggakan masyarakat karena tetap merawat dan menjaga konstitusi.

Sementara, Koordinator Badan Pekerja KontraS Haris Azhar mengaku pertemuannya dengan Ketua MK Hamdan Zoelva, adalah lanjutan dari pertemuan ke lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri.

"Ini kunjungan dengan agenda sempit tapi urgent sekali. Kami ingin proses transisi politik lewat pemilu terutama pilpres bisa berjalan sesuai koridor yang tersedia," ucap Haris Azhar.

"Polisi dengan kawal suara dan kawal dari intimidasi. Lalu KPK soal potensi politik uang dan kami ke MK, ada potensi besar bahwa peserta Pilpres akan bawa dugaan pelanggaran hukum ke MK," imbuhnya.

Haris mengaku, tak melarang adalnya potensi capres yang gagal melayangkan gugatan ke MK, karena itu proses yang konstitusional. Namun, dia meminta jangan sampai pesta demokrasi tercederai dengan upaya-upaya intervensi kepada MK.

"Komposisi MK yang bisa datang dari parpol, kami mau ada ketegasan seperti Pak Hamdan dari parpol, bisa memunculkan kepercayaan, bukan politis praktis. Itu pesan kami dan betul sekali, semua kepastian fondasi dari MK," tegasnya.

Kemudian, Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, mendesak MK tetap independen. "Bukan meminta saja, kami akan terus mengawal," sambungnya.

Senada dengan Ade, Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, juga siap mendukung dan mengawal MK menyelesaikan sengketa pilpres sampai tuntas.

"Saya mau beri sedikit ancaman bahwa kami perlu ingatkan agar MK tak lawan akal sehat publik yang menentukan pilihan politiknya. Ini ujian MK atas segala macam keraguan, terkait dua calon Hakim MK yang berlatar dari parpol," ungkapnya.

Perlu diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Permanen, terdiri dari Migrant Care, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Sipil, Pukat UGM, FSGI, Setara Institute, LBH Jakarta, ICW, KontraS, Walhi dan Imparsial.