Temukan Kecurangan, Tim Prabowo-Hatta Tuntut PSU di Jatim
A
A
A
JAKARTA - Tim Pemenangan Prabowo-Hatta menemukan pelanggaran berat dalam pemilu presiden (pilpres) di Jawa Timur dan menuntut pemungutan suara ulang (PSU), seperti di Surabaya, Kediri, Tulungagung, Blitar, Jember dan daerah lainnya.
Tokoh Persatuan Alumni GMNI, Nehemia Lawalata menyatakan, berbagai kalangan alumni Kelompok Cipayung pun (seperti HMI, GMNI, PMII) sependapat kalau pilpres di kawasan-kawasan itu diulang karena bermasalah berat.
"Masalahnya sangat keruh, dan desakan bagi perlunya pencoblosan ulang itu, amat rasional dan urgen," Nehemia kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/7/2014).
Ketua Tim Koalisi Merah Putih Jawa Timur, Soepriyatno menambahkan di beberapa kabupaten ada temuan pelanggaran pemilu. Dia pun menuntut PSU seperti di Surabaya, Kediri, Tulungagung, Blitar, Jember dan daerah lainnya.
Tim pemenangan Prabowo-Hatta Jawa Timur yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mengungkapkan banyak praktik kecurangan pada pilpres yang terjadi di Jawa Timur. Kecurangan itu terjadi di Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo.
"Di kawasan-kawasan ini, kecurangan sangat masif," tegas Soepriyatno.
Salah satu modusnya adalah menggunakan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Di Surabaya saja ada 55.285 suara pengguna DPKTb di 1.000 TPS lebih. “Kami duga mereka adalah pemilih siluman yang mencoblos tanpa pakai form A5," sambung Soepriyatno.
Pihaknya telah menginstruksikan tidak menandatangani berita acara penghitungan suara di seluruh PPK di Surabaya. KPU Kota Surabaya diminta untuk membuka dokumen DPKTb.
"Supaya kami tahu apakah ada pengerahan massa atau tidak yang menggunakan DPKTb itu. Kami tidak persoalkan mereka mencoblos pasangan nomor urut 1 atau 2, tapi yang penting mereka punya hak suara atau tidak (menggunakan form A5, red). Kalau tidak, berarti itu kan pemilih siluman," paparnya.
Sementara, Koordinator Tim Media Koalisi Merah Putih Prabowo-Hatta Jatim, Hendro T Subiantoro menuturkan pihaknya akan fokus untuk melakukan pendalaman dan pengawalan penghitungan yang sedang dilakukan oleh PPS, PPK, KPU kabupaten/kota dan KPU Jatim daripada sekadar melakukan pencitraan.
"Fokus kami utamanya pendalaman terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu selama pilpres berlangsung. Kami telah mempersiapkan mulai sekarang bukti-bukti kecurangan dan fakta-faktanya untuk dilaporkan ke DKPP, Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu," tuntas Hendro.
Tokoh Persatuan Alumni GMNI, Nehemia Lawalata menyatakan, berbagai kalangan alumni Kelompok Cipayung pun (seperti HMI, GMNI, PMII) sependapat kalau pilpres di kawasan-kawasan itu diulang karena bermasalah berat.
"Masalahnya sangat keruh, dan desakan bagi perlunya pencoblosan ulang itu, amat rasional dan urgen," Nehemia kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/7/2014).
Ketua Tim Koalisi Merah Putih Jawa Timur, Soepriyatno menambahkan di beberapa kabupaten ada temuan pelanggaran pemilu. Dia pun menuntut PSU seperti di Surabaya, Kediri, Tulungagung, Blitar, Jember dan daerah lainnya.
Tim pemenangan Prabowo-Hatta Jawa Timur yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mengungkapkan banyak praktik kecurangan pada pilpres yang terjadi di Jawa Timur. Kecurangan itu terjadi di Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo.
"Di kawasan-kawasan ini, kecurangan sangat masif," tegas Soepriyatno.
Salah satu modusnya adalah menggunakan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Di Surabaya saja ada 55.285 suara pengguna DPKTb di 1.000 TPS lebih. “Kami duga mereka adalah pemilih siluman yang mencoblos tanpa pakai form A5," sambung Soepriyatno.
Pihaknya telah menginstruksikan tidak menandatangani berita acara penghitungan suara di seluruh PPK di Surabaya. KPU Kota Surabaya diminta untuk membuka dokumen DPKTb.
"Supaya kami tahu apakah ada pengerahan massa atau tidak yang menggunakan DPKTb itu. Kami tidak persoalkan mereka mencoblos pasangan nomor urut 1 atau 2, tapi yang penting mereka punya hak suara atau tidak (menggunakan form A5, red). Kalau tidak, berarti itu kan pemilih siluman," paparnya.
Sementara, Koordinator Tim Media Koalisi Merah Putih Prabowo-Hatta Jatim, Hendro T Subiantoro menuturkan pihaknya akan fokus untuk melakukan pendalaman dan pengawalan penghitungan yang sedang dilakukan oleh PPS, PPK, KPU kabupaten/kota dan KPU Jatim daripada sekadar melakukan pencitraan.
"Fokus kami utamanya pendalaman terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu selama pilpres berlangsung. Kami telah mempersiapkan mulai sekarang bukti-bukti kecurangan dan fakta-faktanya untuk dilaporkan ke DKPP, Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu," tuntas Hendro.
(kri)