Tim Prabowo-Hatta Minta Lembaga Survei Diaudit
Sabtu, 12 Juli 2014 - 14:15 WIB
Tim Prabowo-Hatta Minta Lembaga Survei Diaudit
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya mendukung, supaya semua lembaga survei yang melakukan hitung cepat (quick count) dalam pilpres 9 Juli, segera diaudit.
"Saya mendukung apabila ada proses audit lembaga survei," kata Tantowi dalam diskusi Sindo Radio di Jakarta Pusat, Sabtu (12/7/2014).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar ini menyindir sejumlah lembaga survei yang merasa paling benar, saat melakukan quick count, dia menekankan harus berani diaudit.
"Kepada pihak yang merasa paling benar harus berani, yang dibuat kurang benar harus berani, ini untuk pembelajaran politik, mari awasi mana lembaga survei yang benar," tegasnya.
Tantowi menegaskan, tidak mengharamkan hitung cepat oleh sejumlah lembaga survei, pasalnya masih dibutuhkan tapi harus ada pengaturan supaya teratur dan tidak saling klaim saja.
Dalam audit nanti, kata Tantowi, lembaga survei harus berani membuka secara luas dan transparan kepada publik, termasuk sumber dana yang digunakan harus dibuka.
"Faktor siapa yang membiyai hanya ketahuan saat audit. Kalau mengaku benar, harus berani membuka kebenaran, kita buka sistemnya gimana, uangnya dari mana, apa jumlahnya seperti yang disebut, jangan politisi saja," tegasnya.
Seperti diketahui ada sejumlah lembaga survei melakukan hitung cepat saat pilpres 9 Juli kemarin, yakni Lingkaran Survei Indonesia (LSI), SMRC, Indikator, Poltracking, Lembaga Survei Nasional (LSN), Puskaptis, Jaringan Suara Indonesia (JSI) dan IRC.
"Saya mendukung apabila ada proses audit lembaga survei," kata Tantowi dalam diskusi Sindo Radio di Jakarta Pusat, Sabtu (12/7/2014).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar ini menyindir sejumlah lembaga survei yang merasa paling benar, saat melakukan quick count, dia menekankan harus berani diaudit.
"Kepada pihak yang merasa paling benar harus berani, yang dibuat kurang benar harus berani, ini untuk pembelajaran politik, mari awasi mana lembaga survei yang benar," tegasnya.
Tantowi menegaskan, tidak mengharamkan hitung cepat oleh sejumlah lembaga survei, pasalnya masih dibutuhkan tapi harus ada pengaturan supaya teratur dan tidak saling klaim saja.
Dalam audit nanti, kata Tantowi, lembaga survei harus berani membuka secara luas dan transparan kepada publik, termasuk sumber dana yang digunakan harus dibuka.
"Faktor siapa yang membiyai hanya ketahuan saat audit. Kalau mengaku benar, harus berani membuka kebenaran, kita buka sistemnya gimana, uangnya dari mana, apa jumlahnya seperti yang disebut, jangan politisi saja," tegasnya.
Seperti diketahui ada sejumlah lembaga survei melakukan hitung cepat saat pilpres 9 Juli kemarin, yakni Lingkaran Survei Indonesia (LSI), SMRC, Indikator, Poltracking, Lembaga Survei Nasional (LSN), Puskaptis, Jaringan Suara Indonesia (JSI) dan IRC.
(maf)
