Ini Data BPS tentang Indeks Demokrasi di Indonesia
Jum'at, 04 Juli 2014 - 10:47 WIB
Ini Data BPS tentang Indeks Demokrasi di Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan data terbaru mengenai indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2013.
Indeks demokrasi Indonesia didapat dari kerja sama BPS dengan berbagai insitusi,
terkait seperti Kementerian Koordinasi Politik Hukum Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas dan beberapa tim ahli.
Kepala BPS Suryamin mengatakan penghitungan indeks demokrasi Indonesia, dilakukan dari mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif.
Dari hasil hitungannya, indeks demokrasi Indonesia 2013 tercatat sebesar 63,68. "Ini terjadi kenaikan 1,05 poin dari 2012 dimana indeks demokrasi Indonesia hanya 62,63," ucap Suryamin dalam konferensi pers di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Indeks demokrasi Indonesia ini turun cukup tajam jika dibandingkan tahun 2009 silam. Indeks demokrasi Indonesia pada 2009 mencapai 67,3 dan turun 3,62 poin jadi 63,68 di 2013.
"Ini harus hati hati membandingkannya karena 2009 ada pilpres dan sekarang 2013 belum ada. Kalau mau sebanding nanti dibandingkan 2014 yang dirilis April 2015," katanta.
Pengolahan data indeks demokrasi ini berdasarkan coding data dari berita koran 33 provinsi, coding data kementerian dan dokumen Pemda, informasi lain dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat.
Dalam penentuan indeks demokrasi Indonesia menghitung 3 aspek dan dalam 3 aspek tersebut terdapat 11 variabel yang menjadi hitungan. Tiga aspek tersebut adalah pertama aspek kebebasan sipil, aspek hak politik dan terakhir aspek lembaga demokrasi.
Nilai per aspek adalah kebebasan sipil pada 2013 tercatat 79,00 naik dari 2012 yang hanya 77,94. Aspek hak politik pada 2013 turun menjadi 46,26 jika dibandingkan 2012 yang mencapai 46,33. Kemudian aspek lembaga demokrasi terjadi peningkatan dari 69,28 di 2012 menjadi 72,11 di 2013.
"Jika dibandingkan dengan 2009, aspek kebebasan sipil turun dari 86,97 jadi 79,00. Aspek hak politik 2009 itu 54,60 turun di 2013 menjadi 46,25. Kemudian aspek lembaga demokrasi pada 2009 62,72 dan sekarang naik jadi 72,11," tutur Suryamin.
Suryamin menjelaskan, tigas aspek komponen penghitung indeks demokrasi Indonesia terdiri dari berbagai variabel dengan penjelasan sebagai berikut.
Aspek kebebasan sipil terdiri dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi.
Kemudian, aspek hak hak politik terdiri dari variabel hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan pengawasan pemerintah.
Aspek institusi demokratis terdiri dari variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik peran birokrasi pemerintah daerah,peradilan yang independen
Indeks demokrasi Indonesia didapat dari kerja sama BPS dengan berbagai insitusi,
terkait seperti Kementerian Koordinasi Politik Hukum Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas dan beberapa tim ahli.
Kepala BPS Suryamin mengatakan penghitungan indeks demokrasi Indonesia, dilakukan dari mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif.
Dari hasil hitungannya, indeks demokrasi Indonesia 2013 tercatat sebesar 63,68. "Ini terjadi kenaikan 1,05 poin dari 2012 dimana indeks demokrasi Indonesia hanya 62,63," ucap Suryamin dalam konferensi pers di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Indeks demokrasi Indonesia ini turun cukup tajam jika dibandingkan tahun 2009 silam. Indeks demokrasi Indonesia pada 2009 mencapai 67,3 dan turun 3,62 poin jadi 63,68 di 2013.
"Ini harus hati hati membandingkannya karena 2009 ada pilpres dan sekarang 2013 belum ada. Kalau mau sebanding nanti dibandingkan 2014 yang dirilis April 2015," katanta.
Pengolahan data indeks demokrasi ini berdasarkan coding data dari berita koran 33 provinsi, coding data kementerian dan dokumen Pemda, informasi lain dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat.
Dalam penentuan indeks demokrasi Indonesia menghitung 3 aspek dan dalam 3 aspek tersebut terdapat 11 variabel yang menjadi hitungan. Tiga aspek tersebut adalah pertama aspek kebebasan sipil, aspek hak politik dan terakhir aspek lembaga demokrasi.
Nilai per aspek adalah kebebasan sipil pada 2013 tercatat 79,00 naik dari 2012 yang hanya 77,94. Aspek hak politik pada 2013 turun menjadi 46,26 jika dibandingkan 2012 yang mencapai 46,33. Kemudian aspek lembaga demokrasi terjadi peningkatan dari 69,28 di 2012 menjadi 72,11 di 2013.
"Jika dibandingkan dengan 2009, aspek kebebasan sipil turun dari 86,97 jadi 79,00. Aspek hak politik 2009 itu 54,60 turun di 2013 menjadi 46,25. Kemudian aspek lembaga demokrasi pada 2009 62,72 dan sekarang naik jadi 72,11," tutur Suryamin.
Suryamin menjelaskan, tigas aspek komponen penghitung indeks demokrasi Indonesia terdiri dari berbagai variabel dengan penjelasan sebagai berikut.
Aspek kebebasan sipil terdiri dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi.
Kemudian, aspek hak hak politik terdiri dari variabel hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan pengawasan pemerintah.
Aspek institusi demokratis terdiri dari variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik peran birokrasi pemerintah daerah,peradilan yang independen
(dam)
