Publik Diminta Tidak Begitu Saja Percaya Hasil Survei
Rabu, 02 Juli 2014 - 23:40 WIB
Publik Diminta Tidak Begitu Saja Percaya Hasil Survei
A
A
A
JAKARTA - Direktur Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG), Fadjroel Rachman mengimbau publik tidak serta merta mempercayai hasil survei. Sebab hasil survei bisa diarahkan untuk kepentingan apapun termasuk meningkatkan atau menurunkan elektabilitas siapapun.
"Jangan asal percaya hasil survei, apalagi yang tidak clear secara metodologi dan rekam jejak lembaganya tidak jelas," kata Fadjroel Rachman di Jakarta, Rabu (2/7/2014).
Menurut dia, ada beberapa langkah yang bisa dipakai masyarakat sebelum mempercayai publikasi survei yang diprediksi akan bertambah banyak menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.
Pertama, kata dia, melihat kredibilitas lembaga survei dengan mengecek apakah lembaga pelaksana survei tergabung ke dalam salah satu asosiasi lembaga survei yang di dalamnya. Itu menjadi penting karena setiap lembaga memiliki kode etik, pakta integritas, serta dewan etik yang akan memeriksa bila sebuah riset itu tak benar.
Kedua, apabila terkait pileg dan pilpres, maka lembaga survei harus terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang akan memberi sertifikasi pada lembaga survei yang patut dikonsumsi masyarakat.
Menurut dia, KPU juga punya dewan etik yang menyertakan sejumlah syarat untuk kembaga survei untuk mempublikasikan surveinya. Misalnya kalau survei sudah dilaksanakan, lembaga survei wajib menyerahkan hasil dan daftar pertanyaan untuk bisa diperiksa. "Yang tak dapat sertifikat ke KPU lebih baik tak usah ditanggapi," kata dia.
Ketiga, bila mau lebih serius lagi, publik bisa membandingkan masing-masing publikasi survei, dan waktu survei yang dilaksanakan itu. "Karena bisa jadi survei lama diklaim sekarang. Beberapa kali terjadi dan publik mesti hati-hati," ujarnya.
Keempat dan sangat penting, tutur dia, harus dipastikan lembaga survei terbuka ke pihak manapun membuka dirinya. Publik bisa meminta model pertanyaan saat riset karena pertanyaan bisa saja mengarahkan jawaban responden sejak awal. Itu sebabnya walau metodologi dan objek yang disurvei sama, namun hasilnya bisa berbeda.
Sebagai contoh, kata Fadjroel, dari sembilan publikasi survei, ada tujuh lembaga menyatakan hasil tak jauh beda yakni pasangan A pemenang. Namun dua lembaga menyatakan sebaliknya. Padahal, metodologi untuk survei sama dan wilayah yang diriset juga sama.
"Mudah melakukan itu. Lembaga surveinya tinggal membuat pertanyaan yang agak menggiring, itu pasti bisa membuat hasil berbeda. Metodologi sama, lokasi survei sama. Tinggal pertanyaannya diarahkan," kata Fadjroel.
"Jangan asal percaya hasil survei, apalagi yang tidak clear secara metodologi dan rekam jejak lembaganya tidak jelas," kata Fadjroel Rachman di Jakarta, Rabu (2/7/2014).
Menurut dia, ada beberapa langkah yang bisa dipakai masyarakat sebelum mempercayai publikasi survei yang diprediksi akan bertambah banyak menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.
Pertama, kata dia, melihat kredibilitas lembaga survei dengan mengecek apakah lembaga pelaksana survei tergabung ke dalam salah satu asosiasi lembaga survei yang di dalamnya. Itu menjadi penting karena setiap lembaga memiliki kode etik, pakta integritas, serta dewan etik yang akan memeriksa bila sebuah riset itu tak benar.
Kedua, apabila terkait pileg dan pilpres, maka lembaga survei harus terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang akan memberi sertifikasi pada lembaga survei yang patut dikonsumsi masyarakat.
Menurut dia, KPU juga punya dewan etik yang menyertakan sejumlah syarat untuk kembaga survei untuk mempublikasikan surveinya. Misalnya kalau survei sudah dilaksanakan, lembaga survei wajib menyerahkan hasil dan daftar pertanyaan untuk bisa diperiksa. "Yang tak dapat sertifikat ke KPU lebih baik tak usah ditanggapi," kata dia.
Ketiga, bila mau lebih serius lagi, publik bisa membandingkan masing-masing publikasi survei, dan waktu survei yang dilaksanakan itu. "Karena bisa jadi survei lama diklaim sekarang. Beberapa kali terjadi dan publik mesti hati-hati," ujarnya.
Keempat dan sangat penting, tutur dia, harus dipastikan lembaga survei terbuka ke pihak manapun membuka dirinya. Publik bisa meminta model pertanyaan saat riset karena pertanyaan bisa saja mengarahkan jawaban responden sejak awal. Itu sebabnya walau metodologi dan objek yang disurvei sama, namun hasilnya bisa berbeda.
Sebagai contoh, kata Fadjroel, dari sembilan publikasi survei, ada tujuh lembaga menyatakan hasil tak jauh beda yakni pasangan A pemenang. Namun dua lembaga menyatakan sebaliknya. Padahal, metodologi untuk survei sama dan wilayah yang diriset juga sama.
"Mudah melakukan itu. Lembaga surveinya tinggal membuat pertanyaan yang agak menggiring, itu pasti bisa membuat hasil berbeda. Metodologi sama, lokasi survei sama. Tinggal pertanyaannya diarahkan," kata Fadjroel.
(dam)
