Kemiskinan Jadi Tugas Utama bagi Capres Terpilih
Sabtu, 28 Juni 2014 - 04:33 WIB
Kemiskinan Jadi Tugas Utama bagi Capres Terpilih
A
A
A
SERANG - Kemiskinan merupakan pekerjaan rumah tangga dari calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Prabowo pernah mengatakan, bangsa Indonesia mengalami kebocoran sebanyak Rp1.000 triliun. Dana sebesar itu, seharusnya bisa dilakukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.
"Kemiskinan juga identik dengan penggunaan uang negara. Prabowo berbicara kebocoran, harus melakukan simulasi penggunaan APBN. Begitu juga Jokowi melakukan simulasi terkait kartu sehat nya," kata pengamat ekonomi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzhar, di Kota Serang, Jumat 27 Juni 2014.
"Karena APBN 20 persen sudah untuk membayar utang negara, 20 persen untuk pendidikan, belum lagi untuk belanja rutinnya. Lalu bagiamana untuk pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan lain-lainnya," imbuhnya.
Dahnil memberikan masukan, agar para capres melakukan kebijakan makro dan mikro sekaligus untuk mengentaskan kemiskinan, "Perspektif capres nomor satu makro sekali. Sedangkan Jokowi mikro sekali. Ini
bisa dipahami karena latar belakang masing-masing capres," jelasnya
Sedangkan menurut timses pemenangan nasional Prabowo-Hatta, Andre Rosiade mengatakan, bahwa Prabowo-Hatta bisa mencegah kebocoran ribuan triliun untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
"Contoh kebocoran yang bisa dicegah yaitu penjualan gas Tangguh ke China yang kontraknya dilakukan oleh Megawati. Harga gas internasional sudah 18 mmbu, kita merugi Rp500 triliun pertahun," ucap Andre.
Mantan Presiden BEM Trisakti ini menjelaskan, kemiskinan itu terbagi ke beberapa tipe, yaitu miskin natural karena daerah itu benar-benar kering Sumber Daya Alam (SDA). Lalu kemiskinan kultural, terjadi di daerah-daerah yang masyarakatnya malas.
Menurutnya, masyarakat miskin karena struktural, muncul karena pemerintah lalai mensejahterakan masyarakatnya, ini yang terjadi di seluruh Indonesia. "Memastikan dulu kebocoran-kebocoran yang ada di pemerintah kita ini dulu. Infestasi pendidikan yang harus dilakukan pemerintah kita dulu," jelasnya.
Infestasi pendidikan bisa dilakukan dengan cara mengurangi subsidi BBM yang nilainya sebesar Rp300 triliun. "Jika bisa dipotong sebesar Rp20 triliun, maka bisa memajukan pendidikan. Subsidi BBM ini akan dikurangi secara bertahap, lalu dananya dialihkan untuk mengentaskan kemiskinan," pungkasnya.
Prabowo pernah mengatakan, bangsa Indonesia mengalami kebocoran sebanyak Rp1.000 triliun. Dana sebesar itu, seharusnya bisa dilakukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.
"Kemiskinan juga identik dengan penggunaan uang negara. Prabowo berbicara kebocoran, harus melakukan simulasi penggunaan APBN. Begitu juga Jokowi melakukan simulasi terkait kartu sehat nya," kata pengamat ekonomi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzhar, di Kota Serang, Jumat 27 Juni 2014.
"Karena APBN 20 persen sudah untuk membayar utang negara, 20 persen untuk pendidikan, belum lagi untuk belanja rutinnya. Lalu bagiamana untuk pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan lain-lainnya," imbuhnya.
Dahnil memberikan masukan, agar para capres melakukan kebijakan makro dan mikro sekaligus untuk mengentaskan kemiskinan, "Perspektif capres nomor satu makro sekali. Sedangkan Jokowi mikro sekali. Ini
bisa dipahami karena latar belakang masing-masing capres," jelasnya
Sedangkan menurut timses pemenangan nasional Prabowo-Hatta, Andre Rosiade mengatakan, bahwa Prabowo-Hatta bisa mencegah kebocoran ribuan triliun untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
"Contoh kebocoran yang bisa dicegah yaitu penjualan gas Tangguh ke China yang kontraknya dilakukan oleh Megawati. Harga gas internasional sudah 18 mmbu, kita merugi Rp500 triliun pertahun," ucap Andre.
Mantan Presiden BEM Trisakti ini menjelaskan, kemiskinan itu terbagi ke beberapa tipe, yaitu miskin natural karena daerah itu benar-benar kering Sumber Daya Alam (SDA). Lalu kemiskinan kultural, terjadi di daerah-daerah yang masyarakatnya malas.
Menurutnya, masyarakat miskin karena struktural, muncul karena pemerintah lalai mensejahterakan masyarakatnya, ini yang terjadi di seluruh Indonesia. "Memastikan dulu kebocoran-kebocoran yang ada di pemerintah kita ini dulu. Infestasi pendidikan yang harus dilakukan pemerintah kita dulu," jelasnya.
Infestasi pendidikan bisa dilakukan dengan cara mengurangi subsidi BBM yang nilainya sebesar Rp300 triliun. "Jika bisa dipotong sebesar Rp20 triliun, maka bisa memajukan pendidikan. Subsidi BBM ini akan dikurangi secara bertahap, lalu dananya dialihkan untuk mengentaskan kemiskinan," pungkasnya.
(maf)
