Pengawas Dibekali Buku Petunjuk Pilpres
Selasa, 24 Juni 2014 - 11:23 WIB
Pengawas Dibekali Buku Petunjuk Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menyiapkan buku berisi petunjuk tentang pengawasan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.
Buku petunjuk atau manual book itu disebar ke pengawas di lapangan saat penghitungan dan rekapitulasi Pilpres pada 9 Juli mendatang. "Antisipasi pengawasan rekap berjenjang. Memastikan para pengawas diseluruh tingkatan kami siapkan buku manual," ujar Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak, di Jakarta, Selasa (24/6/2014).
Kendati pengawas sudah dibekali pengetahuan melalui bimbingan teknis pengawasan, menurut Nelson, buku manual tersebut akan memandu para pengawas dalam memahami secara teknis tugasnya di lapangan.
Menurut dia, banyak penyelenggara dan pengawas pemilu yang sebenarnya memahami teknis tahapan pemilu. Namun, faktanya mereka melakukan pelanggaran.
"Ada persoalan kapasitas. Tapi yang bermasalah itu integritas. Banyak perbuatan penggelembungan suara suara tapi tidak bisa ditindaklanjuti karena terlambat disampaikan," tuturnya.
Dia mengimbau masyarakat untuk proaktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan para penyelenggara pemilu, maupun peserta pemilu.
Disamping itu, peran aktif KPU juga diminta menjadi bagian yang mengawasi bawahannya. "Semua pihak harus berpartisipasi. Kalau udah hitung-hitungan maka KPU harus bekerja keras," tambahnya. (Rakhmat)
Buku petunjuk atau manual book itu disebar ke pengawas di lapangan saat penghitungan dan rekapitulasi Pilpres pada 9 Juli mendatang. "Antisipasi pengawasan rekap berjenjang. Memastikan para pengawas diseluruh tingkatan kami siapkan buku manual," ujar Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak, di Jakarta, Selasa (24/6/2014).
Kendati pengawas sudah dibekali pengetahuan melalui bimbingan teknis pengawasan, menurut Nelson, buku manual tersebut akan memandu para pengawas dalam memahami secara teknis tugasnya di lapangan.
Menurut dia, banyak penyelenggara dan pengawas pemilu yang sebenarnya memahami teknis tahapan pemilu. Namun, faktanya mereka melakukan pelanggaran.
"Ada persoalan kapasitas. Tapi yang bermasalah itu integritas. Banyak perbuatan penggelembungan suara suara tapi tidak bisa ditindaklanjuti karena terlambat disampaikan," tuturnya.
Dia mengimbau masyarakat untuk proaktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan para penyelenggara pemilu, maupun peserta pemilu.
Disamping itu, peran aktif KPU juga diminta menjadi bagian yang mengawasi bawahannya. "Semua pihak harus berpartisipasi. Kalau udah hitung-hitungan maka KPU harus bekerja keras," tambahnya. (Rakhmat)
(dam)
