Kalkulasi Buruh Terkait Biaya Kesehatan & Pendidikan
Minggu, 22 Juni 2014 - 02:31 WIB
Kalkulasi Buruh Terkait Biaya Kesehatan & Pendidikan
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Organisasi Pekerja (OPSI) Edy Purnomo menyatakan, kalangan buruh sudah memberikan hitung-hitungan matematis kepada Ketua Tim Sukses Prabowo-Hatta, M Mahfud MD, tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan komitmen mensejahterakan buruh.
Menurutnya, secara kuantitatif biaya yang dibutuhkan untuk kesehatan gratis hanya Rp24 triliun. Sedangkan untuk membayar guru kontrak dan honorer membutuhkan Rp14 triliun.
"Untuk biaya pendidikan‎ di perguruan tinggi bagi anak buruh hanya membutuhkan anggaran Rp9 triliun per tahun, dengan asusmsi Rp600.0000 per bulan untuk per orang," kata Edy di Jakarta, Sabtu 21 Juni 2014.
"Total tidak sampai Rp80 triliun, jadi ini tuntutan yang wajar dilakukan. Bayangkan saja untuk subsidi BBM saja kita habiskan Rp320 triliun dari APBN kita per tahun," imbuhnya.
Lebih lanjut Edy mengungkapkan, disamping komitmen memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan. Pasangan Prabowo-Hatta juga memiliki pandangan untuk menaikan gaji buruh.
Edy mengingatkan, Cawapres Hatta Rajasa pada 23 Desember 2012 di Bandung, telah menyatakan persetujuan untuk kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) 2013 rata rata 38 persen.
"Padahal waktu itu buruh hanya menuntut kenaikan 30 persen. Sebagai perbandingan, Jokowi sendiri sebagai Gubernur DKI hanya menaikan 6 persen UMR (Upah Minimum Regional) di DKI," pungkasnya.
Menurutnya, secara kuantitatif biaya yang dibutuhkan untuk kesehatan gratis hanya Rp24 triliun. Sedangkan untuk membayar guru kontrak dan honorer membutuhkan Rp14 triliun.
"Untuk biaya pendidikan‎ di perguruan tinggi bagi anak buruh hanya membutuhkan anggaran Rp9 triliun per tahun, dengan asusmsi Rp600.0000 per bulan untuk per orang," kata Edy di Jakarta, Sabtu 21 Juni 2014.
"Total tidak sampai Rp80 triliun, jadi ini tuntutan yang wajar dilakukan. Bayangkan saja untuk subsidi BBM saja kita habiskan Rp320 triliun dari APBN kita per tahun," imbuhnya.
Lebih lanjut Edy mengungkapkan, disamping komitmen memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan. Pasangan Prabowo-Hatta juga memiliki pandangan untuk menaikan gaji buruh.
Edy mengingatkan, Cawapres Hatta Rajasa pada 23 Desember 2012 di Bandung, telah menyatakan persetujuan untuk kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) 2013 rata rata 38 persen.
"Padahal waktu itu buruh hanya menuntut kenaikan 30 persen. Sebagai perbandingan, Jokowi sendiri sebagai Gubernur DKI hanya menaikan 6 persen UMR (Upah Minimum Regional) di DKI," pungkasnya.
(maf)
