Jangan Jadikan Isu HAM Arena Politik
Jangan Jadikan Isu HAM Arena Politik
A
A
A
JAKARTA - Suhu politik menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 terus menghangat. Tidak hanya kalangan politikus, para jenderal mantan petinggi TNI juga kerap mengumbar pernyataan yang menimbulkan kontroversi.
Belakangan ialah pernyataan Panglima ABRI Jenderal Purn Wiranto pada Kamis 19 Juni 2014 mengenai seputar pemberhentian Prabowo Subianto dari TNI, serta mengaitkannya dengan penculikan aktivis pada 1998.
Politikus Partai Gerindra, Desmon J Mahesa melihat apa yang diungkapkan para jenderal purnawirawan terkait berbagai hal tentang masa lalu hanya untuk kepentingan politik. "Jangan jadikan isu HAM arena politik," kata Desmon kepada Sindonews, Jumat 20 Juni 2014 malam.
Dia menilai apa yang dilakukan para jenderal dengan mengungkit-ungkit persoalan masa lalu lebih karena kepentingan politik. Bukan didorong oleh niat baik untuk menuntaskan persoalan yang terjadi masa lalu.
Menurut anggota Komisi III DPR ini jika memang serius menyelesaikan persoalan HAM, seharusnya para jenderal purnawirawan berbuat sesuatu demi memperjuangkan nasib para korban kasus HAM dan keluargannya.
Sebab, kata dia, isu dugaan pelanggaran HAM tidak hanya peristiwa tahun 1998. Antara lain kasus kerusuhan Timor-Timur, Talangsari, Tanjung Priok, kerusuhan di Ambon. Kasus-kasus itu tentu melibatkan banyak jenderal saat kasus-kasus itu terjadi.
Dia menegaskan, Prabowo tidak akan terpengaruh, apalagi panik dengan isu-isu tentang pelanggaran HAM. Prabowo sudah menghadapi tuduhan-tuduhan itu ketika maju pada Pilpres 2009 lalu. Bahkan, Prabowo sudah memberikan jawaban perihal tuduhan kepadanya.
Desmon juga yakin isu pelanggaran HAM menjelang pilpres tidak mempengaruhi elektabilitas Prabowo yang terus naik. "Hasil survei internal Gerindra saat ini justru menunjukkan elektabilitas Pak Prabowo terus meningkat," ujarnya.
Belakangan ialah pernyataan Panglima ABRI Jenderal Purn Wiranto pada Kamis 19 Juni 2014 mengenai seputar pemberhentian Prabowo Subianto dari TNI, serta mengaitkannya dengan penculikan aktivis pada 1998.
Politikus Partai Gerindra, Desmon J Mahesa melihat apa yang diungkapkan para jenderal purnawirawan terkait berbagai hal tentang masa lalu hanya untuk kepentingan politik. "Jangan jadikan isu HAM arena politik," kata Desmon kepada Sindonews, Jumat 20 Juni 2014 malam.
Dia menilai apa yang dilakukan para jenderal dengan mengungkit-ungkit persoalan masa lalu lebih karena kepentingan politik. Bukan didorong oleh niat baik untuk menuntaskan persoalan yang terjadi masa lalu.
Menurut anggota Komisi III DPR ini jika memang serius menyelesaikan persoalan HAM, seharusnya para jenderal purnawirawan berbuat sesuatu demi memperjuangkan nasib para korban kasus HAM dan keluargannya.
Sebab, kata dia, isu dugaan pelanggaran HAM tidak hanya peristiwa tahun 1998. Antara lain kasus kerusuhan Timor-Timur, Talangsari, Tanjung Priok, kerusuhan di Ambon. Kasus-kasus itu tentu melibatkan banyak jenderal saat kasus-kasus itu terjadi.
Dia menegaskan, Prabowo tidak akan terpengaruh, apalagi panik dengan isu-isu tentang pelanggaran HAM. Prabowo sudah menghadapi tuduhan-tuduhan itu ketika maju pada Pilpres 2009 lalu. Bahkan, Prabowo sudah memberikan jawaban perihal tuduhan kepadanya.
Desmon juga yakin isu pelanggaran HAM menjelang pilpres tidak mempengaruhi elektabilitas Prabowo yang terus naik. "Hasil survei internal Gerindra saat ini justru menunjukkan elektabilitas Pak Prabowo terus meningkat," ujarnya.
(dam)
Explore More