DPR Ingin Panggil Menteri PDT Helmy Faishal
DPR Ingin Panggil Menteri PDT Helmy Faishal
A
A
A
JAKARTA - Komisi V DPR berencana meminta klarifikasi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini mengenai perkara suap pembangunan tanggul laut yang diduga melibatkan Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk.
Klarifikasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari Helmy terkait kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. "Untuk itu Komisi V akan memanggil Menteri PDT untuk klarifikasi itu dan mendapatkan penjelasan pada Menteri PDT apa yang terjadi," ujar Anggota Komisi V Saleh Husin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/6/2014).
Saleh mengaku ingin segera melakukan klarifikasi. Namun hal itu harus mendapatkan persetujuan pimpinan Komisi V terlebih dahulu. "Kami akan memanggil secepatnya tapi semua harus melalui pimpinan komisi untuk menjadwalkan itu," katanya.
KPK telah menetapkan Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk dan satu orang dari pihak swasta sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan tanggul laut yang merupakan program Kementerian PDT. Keduanya bersama empat orang lainnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Senin 16 Juni 2014.
Dalam penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah ruang di Kementerian PDT. KPK juga sedang melakukan pemeriksaaan kasus ini untuk memastikan siapa saja yang terlibat.
Klarifikasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari Helmy terkait kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. "Untuk itu Komisi V akan memanggil Menteri PDT untuk klarifikasi itu dan mendapatkan penjelasan pada Menteri PDT apa yang terjadi," ujar Anggota Komisi V Saleh Husin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/6/2014).
Saleh mengaku ingin segera melakukan klarifikasi. Namun hal itu harus mendapatkan persetujuan pimpinan Komisi V terlebih dahulu. "Kami akan memanggil secepatnya tapi semua harus melalui pimpinan komisi untuk menjadwalkan itu," katanya.
KPK telah menetapkan Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk dan satu orang dari pihak swasta sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan tanggul laut yang merupakan program Kementerian PDT. Keduanya bersama empat orang lainnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Senin 16 Juni 2014.
Dalam penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah ruang di Kementerian PDT. KPK juga sedang melakukan pemeriksaaan kasus ini untuk memastikan siapa saja yang terlibat.
(dam)
Explore More