Klarifikasi Via Telepon, PKB Bela Menteri PDT
Rabu, 18 Juni 2014 - 14:29 WIB
Klarifikasi Via Telepon, PKB Bela Menteri PDT
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Ali Maschan Moesa mengaku sudah menghubungi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini terkait penyegelan sejumlah ruangan di Kementerian PDT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam perbincangan melalui sambungan telepon itu, Helmy yang juga Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan penyegelan itu tidak terkait dirinya dengan dugaan kasus korupsi.
"Demikian kita tetap berpedoman asas praduga tak bersalah," ujar Ali Maschan kepada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/6/2014).
Atas penjelasan itu, Ali Machsan meyakini rekannya di PKB itu tidak terkait dengan penyegelan KPK di Kementerian PDT. "Saya termasuk optimis ke Pak Helmy tidak bersalah, dan yang digeledah itu kan lantai 7, dan bukan ruangan beliau," tegasnya.
Pada kesempatan itu Ali juga berharap KPK bisa bekerja secara adil. "Artinya KPK menegakkan hukum, jangan sampai ada ketidakadilan," harapnya.
Penyegelan sejumlah ruangan di Kementerian PDT ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Biak Numfor, Papua, Yesaya Sombuk di Hotel Acacia Jakarta. Yesaya diduga menerima suap dari Direktur Utama PT Papua Indah Perkasa yaitu Teddi Renyut.
Dalam perbincangan melalui sambungan telepon itu, Helmy yang juga Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan penyegelan itu tidak terkait dirinya dengan dugaan kasus korupsi.
"Demikian kita tetap berpedoman asas praduga tak bersalah," ujar Ali Maschan kepada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/6/2014).
Atas penjelasan itu, Ali Machsan meyakini rekannya di PKB itu tidak terkait dengan penyegelan KPK di Kementerian PDT. "Saya termasuk optimis ke Pak Helmy tidak bersalah, dan yang digeledah itu kan lantai 7, dan bukan ruangan beliau," tegasnya.
Pada kesempatan itu Ali juga berharap KPK bisa bekerja secara adil. "Artinya KPK menegakkan hukum, jangan sampai ada ketidakadilan," harapnya.
Penyegelan sejumlah ruangan di Kementerian PDT ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Biak Numfor, Papua, Yesaya Sombuk di Hotel Acacia Jakarta. Yesaya diduga menerima suap dari Direktur Utama PT Papua Indah Perkasa yaitu Teddi Renyut.
(kur)
