Capres dan Cawapres Diminta Fokus Program Kesehatan
Capres dan Cawapres Diminta Fokus Program Kesehatan
A
A
A
JAKARTA - Visi misi kedua capres dan cawapres yang bakal bertarung dalam Pilpres 2014 dinilai masih minim menyinggung masalah kesehatan. Padahal masalah kesehatan merupakan salah satu pilar penting bagi kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah industrial kesehatan dan rumah sakit juga sempat menyampaikan agar anggaran APBN harus pro kesehatan rakyat apalagi until menghadapi ASEAN Economic Community dimana tantangan isu kesehatan dan mobilitas manusia.
"Kalau dari dokumen yang mereka kirim ke KPU sih, dua-duanya sangat minimum. Tidak ada yang jelas mau ngapain," ujar Hasbullah Thabrany, Guru Besar FKUI dan Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKMUI, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (14/6/2014).
Menurutnya, selain minim, juga tidak ada inovasi baru yang disampaikan. Soal kesehatan, yang diperlukan paling utama adalah menambah belanja kesehatan.
"Itu yang menjadi penyakit kronisnya itu saja, tapi tidak ada satupun pasangan yang bilang akan menambahi. Misalnya, Jokowi-JK bilang Indonesia sehat, belum jelas itu maunya apa," tandasnya.
Sementara pasangan Prabowo-Hatta, memang lebih banyak menyinggung soal kesehatan dibanding pasangan Jokowi-JK, tetapi tidak ada hal baru. "Probowo menyatakan mau menjamin orang miskin melalui BPJS. Nah, itu sudah jalan sekarang," ungkapnya.
Ia berpendapat, belanja kesehatan Indonesia yang dari 40 tahun lalu cuma kurang dari tiga persen produk domestik bruto itu yang membikin negeri ini tertinggal dibanding negara lainnya. "Makanya kualitas pelayanan jelek karena biayanya kecil-kecil sekali," tegasnya.
Di sisi lain, kualitas pelayanan kesehatan juga harus ditingkatkan, tapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan memerlukan biaya yang lebih besar. "Sekarang ini kualitas rumah sakit kita jelek sekali, terbukti kalau pejabat sakit berobatnya ke luar negeri, mati di luar negeri," ungkapnya.
Sejumlah industrial kesehatan dan rumah sakit juga sempat menyampaikan agar anggaran APBN harus pro kesehatan rakyat apalagi until menghadapi ASEAN Economic Community dimana tantangan isu kesehatan dan mobilitas manusia.
"Kalau dari dokumen yang mereka kirim ke KPU sih, dua-duanya sangat minimum. Tidak ada yang jelas mau ngapain," ujar Hasbullah Thabrany, Guru Besar FKUI dan Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKMUI, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (14/6/2014).
Menurutnya, selain minim, juga tidak ada inovasi baru yang disampaikan. Soal kesehatan, yang diperlukan paling utama adalah menambah belanja kesehatan.
"Itu yang menjadi penyakit kronisnya itu saja, tapi tidak ada satupun pasangan yang bilang akan menambahi. Misalnya, Jokowi-JK bilang Indonesia sehat, belum jelas itu maunya apa," tandasnya.
Sementara pasangan Prabowo-Hatta, memang lebih banyak menyinggung soal kesehatan dibanding pasangan Jokowi-JK, tetapi tidak ada hal baru. "Probowo menyatakan mau menjamin orang miskin melalui BPJS. Nah, itu sudah jalan sekarang," ungkapnya.
Ia berpendapat, belanja kesehatan Indonesia yang dari 40 tahun lalu cuma kurang dari tiga persen produk domestik bruto itu yang membikin negeri ini tertinggal dibanding negara lainnya. "Makanya kualitas pelayanan jelek karena biayanya kecil-kecil sekali," tegasnya.
Di sisi lain, kualitas pelayanan kesehatan juga harus ditingkatkan, tapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan memerlukan biaya yang lebih besar. "Sekarang ini kualitas rumah sakit kita jelek sekali, terbukti kalau pejabat sakit berobatnya ke luar negeri, mati di luar negeri," ungkapnya.
(maf)
Explore More