Jangan Lupa, JK Dipecat Gus Dur karena KKN
Kamis, 12 Juni 2014 - 14:00 WIB
Jangan Lupa, JK Dipecat Gus Dur karena KKN
A
A
A
JAKARTA - Jusuf Kalla (JK) pernah dipecat oleh Gus Dur dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Pemecatan itu terkait dugaan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang pernah dilakukan JK saat menjadi bagian dari Kabinet Persatuan Nasional.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia, dalam keterangan yang dikirimkannya kepada wartawan. "Jadi jangan lupa, harus diingat bahwa JK dipecat Gus Dur karena korupsi," tegas Doli, Kamis (12/6/2014).
Doli meminta masyarakat untuk membuka kembali catatan-catatan di era kepemimpinan Presiden Gus Dur. Alasan pemecatan JK diutarakan Gus Dur dalam rapat konsultasi tertutup antara pemerintah dengan DPR di Gedung Parlemen, Kamis 27 April 2009. Gus Dur memilih menyampaikannya kepada DPR secara tertutup karena tidak ingin mempermalukan JK.
"Nepotisme JK saat itu lahirkan istilah yang populer disebut SDM, Semua dari Makassar," imbuhnya.
Bahkan, ujar Sekjen PB HMI tahun 1999-2001, pemecatan JK bukan hanya karena KKN namun juga karena kasus indisiplin. JK pernah pergi ke luar negeri tanpa izin Gus Dur. Hal ini menyebabkan Gus Dur marah besar.
"Namun saat ingin dipecat Gus Dur, JK selamat karena menyodorkan kertas kosong yang diklaim sebagai izin. Gus Dur yang mengalami gangguan penglihatan percaya. Belakangan baru diketahui itu bohong. Jadi JK ini sudah punya bakat pembohong," terang Juru Debat Timkamnas Prabowo-Hatta itu.
Oleh karena itu, mantan Ketua KNPI ini berharap masyarakat tak melupakan rekam jejak JK tersebut. Sehingga rakyat tak asal memilih pemimpin seperti membeli kucing dalam karung. "Silakan rakyat yang menilai sendiri, itulah fakta yang harus diingat, sebagai cawapres JK inipun tidak bersih-bersih amat. Sayang saat JK dipecat Gus Dur KPK belum ada," pungkasnya.
Doli menyampaikan, dia sengaja membongkar catatan hitam JK ke publik karena merasa kecewa dengan JK yang melemparkan pertanyaan terkait isu hak asasi manusia (HAM) kepada Prabowo Subianto dalam acara debat capres Senin 9 Juni lalu.
Menurutnya, pertanyaan yang dilemparkan seniornya di Golkar itu bersifat personal dan tidak produktif bagi pembangunan Indonesia kedepan. Seharusnya debat capres lebih mengedepankan visi, misi, konsep, dan program konkret pembangunan negara. Dengan pertanyaan itu, seharusnya JK berkaca apa yang pernah menimpa dirinya beberapa tahun silam.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekjen DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia, dalam keterangan yang dikirimkannya kepada wartawan. "Jadi jangan lupa, harus diingat bahwa JK dipecat Gus Dur karena korupsi," tegas Doli, Kamis (12/6/2014).
Doli meminta masyarakat untuk membuka kembali catatan-catatan di era kepemimpinan Presiden Gus Dur. Alasan pemecatan JK diutarakan Gus Dur dalam rapat konsultasi tertutup antara pemerintah dengan DPR di Gedung Parlemen, Kamis 27 April 2009. Gus Dur memilih menyampaikannya kepada DPR secara tertutup karena tidak ingin mempermalukan JK.
"Nepotisme JK saat itu lahirkan istilah yang populer disebut SDM, Semua dari Makassar," imbuhnya.
Bahkan, ujar Sekjen PB HMI tahun 1999-2001, pemecatan JK bukan hanya karena KKN namun juga karena kasus indisiplin. JK pernah pergi ke luar negeri tanpa izin Gus Dur. Hal ini menyebabkan Gus Dur marah besar.
"Namun saat ingin dipecat Gus Dur, JK selamat karena menyodorkan kertas kosong yang diklaim sebagai izin. Gus Dur yang mengalami gangguan penglihatan percaya. Belakangan baru diketahui itu bohong. Jadi JK ini sudah punya bakat pembohong," terang Juru Debat Timkamnas Prabowo-Hatta itu.
Oleh karena itu, mantan Ketua KNPI ini berharap masyarakat tak melupakan rekam jejak JK tersebut. Sehingga rakyat tak asal memilih pemimpin seperti membeli kucing dalam karung. "Silakan rakyat yang menilai sendiri, itulah fakta yang harus diingat, sebagai cawapres JK inipun tidak bersih-bersih amat. Sayang saat JK dipecat Gus Dur KPK belum ada," pungkasnya.
Doli menyampaikan, dia sengaja membongkar catatan hitam JK ke publik karena merasa kecewa dengan JK yang melemparkan pertanyaan terkait isu hak asasi manusia (HAM) kepada Prabowo Subianto dalam acara debat capres Senin 9 Juni lalu.
Menurutnya, pertanyaan yang dilemparkan seniornya di Golkar itu bersifat personal dan tidak produktif bagi pembangunan Indonesia kedepan. Seharusnya debat capres lebih mengedepankan visi, misi, konsep, dan program konkret pembangunan negara. Dengan pertanyaan itu, seharusnya JK berkaca apa yang pernah menimpa dirinya beberapa tahun silam.
(hyk)
