Antisipasi Harga Pangan

KENAIKAN sejumlah harga komoditas pokok menjelang Ramadan yang tinggal menghitung hari lagi, mulai mewarnai sejumlah pasar tradisional.

Kenaikan harga komoditas dengan momen sebelum bulan puasa hingga lebaran adalah sebuah peristiwa rutin yang sulit dihindarkan. Meski demikian, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) jangan sampai kecolongan sehingga tetap harus melakukan pengawasan dan sejumlah langka antisipasi bila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar di pasar.

Setidaknya terdapat 14 komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang senantiasa harus mendapat perhatian penuh pemerintah, di antaranya harga daging sapi, ayam hingga cabai dan bawang merah.

Menanggapi kenaikan harga empat komoditas yang meliputi bawang merah, bawang putih, telur, dan daging ayam yang mulai dikeluhkan masyarakat beberapa hari ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyatakan kenaikan harga itu dipicu oleh permintaan yang cukup tinggi belakangan ini. Namun, Mendag mengakui bahwa kenaikan harga tersebut yang mencapai 10% hingga 15% tetap dalam kendali pemerintah, mengingat pasokan komoditas tersebut masih tersedia melimpah.

Karena itu, Mendag optimistis harga keempat komoditas itu akan kembali normal sebelum bulan puasa tiba. Terkait dengan persediaan daging sapi, pemerintah mengklaim stok daging sapi tak perlu dikhawatirkan.

Berdasarkan catatan Kemendag, sudah masuk 145.000 ekor sapi bakalan impor sepanjang triwulan kedua pada tahun ini, dan 99.000 ekor masih dalam proses impor. Selain itu, terdapat 18.900 ekor sapi impor dan 3.037 ekor sapi lokal siap potong dan didukung oleh impor daging sapi yang kini sudah terealisasi sebanyak 8.316 ton dari total izin impor sebanyak 45.000 ton.

Dengan melihat persediaan yang cukup melimpah itu, pemerintah optimistis harga daging sapi di pasar akan berkisar di bawah Rp100.000 per kilogram. Selain mengamankan sejumlah stok komoditi yang harganya selalu berfluktuatif, pemerintah juga menyatakan siap menggelar operasi pasar guna menstabilkan harga bila terjadi kenaikan di pasar.

Operasi pasar menurut Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Chairul Tanjung yang mengklaim persiapan menghadapi Ramadan kali ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, digelar untuk mencegah para pedagang nakal yang menaikkan harga semaunya.

Guna menjaga persepsi harga, pelaksanaan operasi pasar tidak mesti menunggu harga naik sehingga para pedagang tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Sementara itu, pihak Perum Bulog menyatakan siap menggelar operasi pasar setiap saat apabila diminta oleh pemerintah daerah di seluruh Nusantara. Bulog menjamin harga komoditas yang dijual lebih murah dari harga pasar, sebab melalui kegiatan operasi pasar Bulog bisa memperpendek mata rantai distribusi.

Selain menggelar operasi pasar yang diyakini bisa menstabilkan harga, Kemendag juga berencana memasang papan harga elektronik pada 165 pasar di seluruh Indonesia. Papan harga itu akan berisi informasi harga produk pangan terbaru.

Terlepas dari antisipasi mengatasi lonjakan harga dan ketersediaan stok sejumlah komoditas pangan menyambut Ramadan, pemerintah memang dituntut untuk membuat kebijakan yang strategis guna menjaga ketersediaan pangan setiap saat.

Harus diakui bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan rata-rata sekitar 1,6% atau bertambah sebanyak empat juta orang per tahun, adalah sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menyiapkan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Saat ini beban pemerintah mengatasi pangan sudah pusing tujuh keliling yang kabarnya sebanyak 65% harus dipenuhi melalui impor.

Hal ini memang sungguh ironis bila mengaitkan kondisi geografis Indonesia yang luas dan subur tetapi urusan pangan harus dipasok dari negara lain, mulai dari garam, singkong, kedelai, bawang, susu hingga daging sapi yang seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri.

Karena nilai impor yang terus menggelembung setiap tahun telah memicu defisit neraca perdagangan yang berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi. Bayangkan apa yang akan terjadi jika pemerintah baru kelak tidak mampu mengatasi masalah ini.