Panglima TNI Ancam Sanksi Tentara Tidak Netral
Selasa, 10 Juni 2014 - 20:20 WIB
Panglima TNI Ancam Sanksi Tentara Tidak Netral
A
A
A
JAKARTA - Dalam beberapa hari belakangan ini isu tidak sedap menerpa TNI, terkait dugaan adanya anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Jakarta Pusat yang diduga melakukan pendataan sekaligus mengarahkan pemilih kepada calon presiden tertentu.
Menyikapi isu tersebut, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan TNI netral pada pemilu. “Perintah Panglima TNI sudah sangat jelas, TNI bersikap netral dalam pemilu. Saya telah memerintahkan melalui surat telegram kepada satuan bawah untuk bersikap netral, sekaligus akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang melanggar netralitas TNI," tutur Moeldoko melalui surat elektronik, Selasa (10/6/2014).
Moeldoko menjelaskan, Komando Kewilayahan bukan hanya kerja TNI Angkatan Darat (AD), namun Komando Kewilayahan juga tugas dari TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU).
Dia menerangkan Babinsa memiliki fungsi dan tugas vital dalam membina teritorial. "Sangat luas cakupannya. Untuk itu laksanakan tugas sebaik-baiknya. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan dari aturan yang ada, apalagi melaksanakan pesan-pesan dari sekelompok atau organisasi untuk kepentingannya," pungkas Panglima TNI.
Menyikapi isu tersebut, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan TNI netral pada pemilu. “Perintah Panglima TNI sudah sangat jelas, TNI bersikap netral dalam pemilu. Saya telah memerintahkan melalui surat telegram kepada satuan bawah untuk bersikap netral, sekaligus akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang melanggar netralitas TNI," tutur Moeldoko melalui surat elektronik, Selasa (10/6/2014).
Moeldoko menjelaskan, Komando Kewilayahan bukan hanya kerja TNI Angkatan Darat (AD), namun Komando Kewilayahan juga tugas dari TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU).
Dia menerangkan Babinsa memiliki fungsi dan tugas vital dalam membina teritorial. "Sangat luas cakupannya. Untuk itu laksanakan tugas sebaik-baiknya. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan dari aturan yang ada, apalagi melaksanakan pesan-pesan dari sekelompok atau organisasi untuk kepentingannya," pungkas Panglima TNI.
(dam)
