Desakan SDA Nonaktif dari Ketum PPP Menguat
Kamis, 05 Juni 2014 - 19:11 WIB
Desakan SDA Nonaktif dari Ketum PPP Menguat
A
A
A
JAKARTA - Desakan agar Suryadharma Ali (SDA) dinonaktifkan dari jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), makin menguat di internal partai berlambang Kakbah itu.
Desakan itu terkait status tersangka yang disandang SDA dalam kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2012-2013.
Kali ini, politikus senior PPP Mudrick M Sangidoe menyerukan, agar SDA nonaktif dari jabatan ketua umum. Hal demikian, menurut dia, demi kemaslahatan partai.
Secara pribadi, dia mengaku prihatin dengan kasus hukum yang menimpa koleganya itu. Akan tetapi, dia juga tidak ingin PPP turut tersandera dengan kasus yang menimpa SDA.
“Seperti rekan-rekan di DPP, sebetulnya kita tidak enak hati untuk menyampaikannya. Namun, demi kebaikan PPP sebaiknya SDA nonaktif dari ketua umum,” ujar Mudrick saat dihubungi wartawan, Kamis (5/6/2014).
Oleh karena itu, Mudrick mengaku sepakat dengan pernyataan Majelis Pakar dan Majelis Pertimbangan PPP yang memberi kesempatan kepada SDA untuk melakukan pembelaan hukum dan terlepas dari beban tugas di partai.
Tak hanya itu, menurut dia, konstituen yang selama ini setia memilih PPP meski dihormati dan dihargai. Kader partai dibawah pun tidak ingin tersandera dengan kasus yang menyeret SDA itu.
Lebih jauh dia berpendapat, kasus yang menimpa SDA ini tidak memengaruhi dukungan PPP kepada pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Menurut dia, desakan agar SDA segera dinonaktifkan dari kursi Ketua umum PPP adalah untuk merevitalisasi internal PPP. “Jadi PPP tetap solid dukung Prabowo-Hatta. Mengenai SDA, itu masalah internal,” pungkasnya.
Desakan itu terkait status tersangka yang disandang SDA dalam kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2012-2013.
Kali ini, politikus senior PPP Mudrick M Sangidoe menyerukan, agar SDA nonaktif dari jabatan ketua umum. Hal demikian, menurut dia, demi kemaslahatan partai.
Secara pribadi, dia mengaku prihatin dengan kasus hukum yang menimpa koleganya itu. Akan tetapi, dia juga tidak ingin PPP turut tersandera dengan kasus yang menimpa SDA.
“Seperti rekan-rekan di DPP, sebetulnya kita tidak enak hati untuk menyampaikannya. Namun, demi kebaikan PPP sebaiknya SDA nonaktif dari ketua umum,” ujar Mudrick saat dihubungi wartawan, Kamis (5/6/2014).
Oleh karena itu, Mudrick mengaku sepakat dengan pernyataan Majelis Pakar dan Majelis Pertimbangan PPP yang memberi kesempatan kepada SDA untuk melakukan pembelaan hukum dan terlepas dari beban tugas di partai.
Tak hanya itu, menurut dia, konstituen yang selama ini setia memilih PPP meski dihormati dan dihargai. Kader partai dibawah pun tidak ingin tersandera dengan kasus yang menyeret SDA itu.
Lebih jauh dia berpendapat, kasus yang menimpa SDA ini tidak memengaruhi dukungan PPP kepada pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Menurut dia, desakan agar SDA segera dinonaktifkan dari kursi Ketua umum PPP adalah untuk merevitalisasi internal PPP. “Jadi PPP tetap solid dukung Prabowo-Hatta. Mengenai SDA, itu masalah internal,” pungkasnya.
(maf)
