SBY Sentil Obral Janji Capres
Jum'at, 30 Mei 2014 - 17:18 WIB
SBY Sentil Obral Janji Capres
A
A
A
CIPANAS - Berbagai janji yang diobral oleh para calon presiden alias peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendapat perhatian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Saat membuka rapat kabinet terbatas (Ratas) sesi pertama di Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Presiden SBY menyinggungnya.
Agenda ratas sesi pertama yang digelar pukul 10.00 WIB itu, membahas tentang rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan revisi Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 tentang Papua (Otsus Papua).
SBY berharap Peraturan Pemerintah atau substansinya bisa ditetapkan pada akhir bulan ini. SBY mengaku sudah berpesan kepada Mendagri Gamawan Fauzi agar Peraturan Pemerintah itu tepat dan menjadi implementasi dari Undang-Undang yang ada.
Peraturan yang menjadi turunan dari Undang-undang Desa itu, diharapkan bisa segaris dan sejiwa dengan pemikiran mengapa UU Desa itu dihadirkan. Karena SBY tak ingin undang-undang yang telah dibuat justru menjadi bom waktu di masa mendatang.
"Memang kalau musim pemilu, atau musim kampanye itu, banyak sekali janji. Tetapi saya Alhamdulillah dengan bantuan saudara memimpin negeri ini, saya tahu mana yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Mana yang bisa dilakukan, dan mana yang tidak bisa dilakukan," kata SBY saat membuka ratas di Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (30/5/2014).
Menurut dia, obral janji itu menarik. Namun janji bisa jadi masalah, bahkan petaka bagi jalannya republik dan bangsa ke depan. "Dalam konteks itulah, dalam tanggung jawab moral dan politik. Mari kita pastikan Peraturan Pemerintah Desa ini pas, bisa membawa manfaat tentang desa dan pemerintah secara umum," ungkapnya.
Pada ratas sesi pertama pada pukul 10.00 WIB, hadir beberapa jajaran Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Di antaranya adalah, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi,
Kemudian, Jaksa Agung Basrief Arief, Menteri koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Kapolri Jenderal Sutarman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.
Saat membuka rapat kabinet terbatas (Ratas) sesi pertama di Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Presiden SBY menyinggungnya.
Agenda ratas sesi pertama yang digelar pukul 10.00 WIB itu, membahas tentang rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan revisi Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 tentang Papua (Otsus Papua).
SBY berharap Peraturan Pemerintah atau substansinya bisa ditetapkan pada akhir bulan ini. SBY mengaku sudah berpesan kepada Mendagri Gamawan Fauzi agar Peraturan Pemerintah itu tepat dan menjadi implementasi dari Undang-Undang yang ada.
Peraturan yang menjadi turunan dari Undang-undang Desa itu, diharapkan bisa segaris dan sejiwa dengan pemikiran mengapa UU Desa itu dihadirkan. Karena SBY tak ingin undang-undang yang telah dibuat justru menjadi bom waktu di masa mendatang.
"Memang kalau musim pemilu, atau musim kampanye itu, banyak sekali janji. Tetapi saya Alhamdulillah dengan bantuan saudara memimpin negeri ini, saya tahu mana yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Mana yang bisa dilakukan, dan mana yang tidak bisa dilakukan," kata SBY saat membuka ratas di Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (30/5/2014).
Menurut dia, obral janji itu menarik. Namun janji bisa jadi masalah, bahkan petaka bagi jalannya republik dan bangsa ke depan. "Dalam konteks itulah, dalam tanggung jawab moral dan politik. Mari kita pastikan Peraturan Pemerintah Desa ini pas, bisa membawa manfaat tentang desa dan pemerintah secara umum," ungkapnya.
Pada ratas sesi pertama pada pukul 10.00 WIB, hadir beberapa jajaran Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Di antaranya adalah, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi,
Kemudian, Jaksa Agung Basrief Arief, Menteri koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Kapolri Jenderal Sutarman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.
(hyk)
