Daerah Diminta Dukung Program Pemerintah Pusat

JAKARTA - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, ‎pemerintah daerah (pemda) diminta kerja sama dan menghormati apa yang telah menjadi keputusan pemerintah pusat.

Karenanya, hal ini telah menjadi kewajiban daerah untuk cepat menunjuk bendahara kapitasi dan pembuatan rekening untuk mentransfer dana kapitasi.

"Ini tranformasi bagus, dengan adanya payung hukum yang dibuat maka dana kapitasi tidak masuk dalam kas daerah lagi dan bisa langsung diterima Puskesmas," kata Agung Laksono di Jakarta, Kamis (29/5/2014).

Menurutnya, daerah dapat melihat kebijakan yang harus cepat dilakukan. Karenanya dana kapitasi tersebut sangat diperlukan Puskesmas guna pelaksanaan program JKN.

"Seharusnya dana puskesmas itu tidak masuk daerah agar tidak terjadi pemotongan. Karena operasionalnya langsung diturunkan dari Bupati dan Wali kota melalui bendahara kapitasi," tegasnya.