Kesepakatan Indonesia-Malaysia Soal Sengketa Tanjung Datu
Rabu, 28 Mei 2014 - 14:56 WIB
Kesepakatan Indonesia-Malaysia Soal Sengketa Tanjung Datu
A
A
A
JAKARTA - Hubungan negara serumpun, Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Kali ini terjadi di perairan Tanjung Datu, Kalimantan Barat, saat pihak Malaysia secara sepihak membangun mercusuar di perairan yang diklaim masuk dalam teritorinya.
Menyikapi hal itu, panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengakui, pihaknya bersama Menteri Pertahanan (Menhan) difasilitasi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu), telah melakukan pertemuan dengan pihak Malaysia.
Ia mengatakan, ada tiga kesepakatan yang telah dicapai dalam pertemuan tersebut. Pertama, semua pihak telah bersepakat bahwa pembangunan mercusuar harus dihentikan. Kedua belah pihak (Indonesia dan Malaysia) tidak boleh memerkeruh keadaan dengan provokasi.
Ketiga, karena belum ada kejelasan kepemilikan teritori Tanjung Datu, maka akan diadakan verifikasi perbedaan titik suar antara data yang dimiliki Indonesia dan Malaysia.
"Jika kita mengikuti data milik Malaysia seperti saat ini, maka wilayah Indonesia dilanggar sejauh 143 meter. Bulan depan kita akan adakan join verification agar semuanya lebih jelas," ujar Moeldoko kepada wartawan di Media Center, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/5/2014).
Dalam kesempatan tersebut Moeldoko menambahkan, hari ini pihaknya telah bertemu dengan Bupati Sambas di mana perairan Tanjung Datu berada.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sambas menyampaikan keluhan kepada Moeldoko, bahwa nelayan Indonesia sering diusir petugas patroli Malaysia karena pihak Indonesia belum mempertegas batas wilayah kedua negara, serta belum adanya akses komunikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat di wilayah Sambas.
Menanggapi laporan tersebut Moeldoko mengatakan, TNI siap memberi perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat. Ia berjanji, pihaknya akan menyampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) agar segera membangun fasilitas komunikasi di wilayah perbatasan.
"Kita pastikan, masyarakat tidak akan diganggu lagi dalam mencari nafkah selama masih ada di wilayah kita," tandasnya.
Karena persoalan di perbatasan selalu muncul, Moeldoko mengaku pihaknya akan segera membangun pangkalan militer di sekitar perairan Tanjung Datu. "Tindakan ini kami ambil sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat melalui pemerintah daerah. Angkatan Darat, Laut dan udara akan segera kami tempatkan di sana," ujar Moeldoko.
Untuk kebutuhan pendirian pangkalan militer tersebut Moeldoko mengatakan, pihak pemerintah daerah harus menyediakan lahan yang dibutuhkan.
Menyikapi hal itu, panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengakui, pihaknya bersama Menteri Pertahanan (Menhan) difasilitasi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu), telah melakukan pertemuan dengan pihak Malaysia.
Ia mengatakan, ada tiga kesepakatan yang telah dicapai dalam pertemuan tersebut. Pertama, semua pihak telah bersepakat bahwa pembangunan mercusuar harus dihentikan. Kedua belah pihak (Indonesia dan Malaysia) tidak boleh memerkeruh keadaan dengan provokasi.
Ketiga, karena belum ada kejelasan kepemilikan teritori Tanjung Datu, maka akan diadakan verifikasi perbedaan titik suar antara data yang dimiliki Indonesia dan Malaysia.
"Jika kita mengikuti data milik Malaysia seperti saat ini, maka wilayah Indonesia dilanggar sejauh 143 meter. Bulan depan kita akan adakan join verification agar semuanya lebih jelas," ujar Moeldoko kepada wartawan di Media Center, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/5/2014).
Dalam kesempatan tersebut Moeldoko menambahkan, hari ini pihaknya telah bertemu dengan Bupati Sambas di mana perairan Tanjung Datu berada.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sambas menyampaikan keluhan kepada Moeldoko, bahwa nelayan Indonesia sering diusir petugas patroli Malaysia karena pihak Indonesia belum mempertegas batas wilayah kedua negara, serta belum adanya akses komunikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat di wilayah Sambas.
Menanggapi laporan tersebut Moeldoko mengatakan, TNI siap memberi perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat. Ia berjanji, pihaknya akan menyampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) agar segera membangun fasilitas komunikasi di wilayah perbatasan.
"Kita pastikan, masyarakat tidak akan diganggu lagi dalam mencari nafkah selama masih ada di wilayah kita," tandasnya.
Karena persoalan di perbatasan selalu muncul, Moeldoko mengaku pihaknya akan segera membangun pangkalan militer di sekitar perairan Tanjung Datu. "Tindakan ini kami ambil sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat melalui pemerintah daerah. Angkatan Darat, Laut dan udara akan segera kami tempatkan di sana," ujar Moeldoko.
Untuk kebutuhan pendirian pangkalan militer tersebut Moeldoko mengatakan, pihak pemerintah daerah harus menyediakan lahan yang dibutuhkan.
(maf)
