Sultan Pilih Netral di Pilpres 2014
Sultan Pilih Netral di Pilpres 2014
A
A
A
YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X pernah terjun ke dalam partai politik. Raja Kraton Yogyakarta itu merupakan tokoh dari Partai Golkar.
Namun, sejak lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan, ada larangan bagi Sultan yang bertahta untuk bergabung menjadi bagian dari parpol. Artinya, ayah lima putri itu harus keluar dari partai berlambang pohon beringin itu.
"Saya kan bukan orang partai lagi," kata Sultan HB X kepada wartawan di Kepatihan, Danurejan, Kota Yogyakarta, Senin (27/5/2014).
Gubernur DIY sejak 1998 hingga kini itu mengaku tidak akan memberikan dukungan ke salah satu kandidat dari dua pasangan capres-cawapres pada Pilpres 9 Juli 2014 nanti. Netralitas Sultan HB X ditunjukan dengan tidak ingin menjadi jurkam pemenangan salah satu kandidat.
"Buat apa saya jadi jurkam, enggak lah (tidak jadi jurkam)," katanya.
Sultan mengaku tidak bersedia menjadi jurkam pemenangan dalam Pilpres. Selain belum ada komunikasi, ada aturan wajib bagi kepala daerah untuk mengantongi izin cuti dari Kemendagri. "Harus ijin dulu, kan aturannya seperti itu," imbuhnya.
Meski demikian, Sultan tetap akan mengunakan hak politiknya untuk menentukan pilihan pada pelaksanaan pilpres nanti. Sultan meminta warga Yogyakarta khususnya, yang sudah memiliki hak pilih untuk menentukan pilihan. "Jangan golput, tetap gunakan hak pilih," katanya.
Namun, sejak lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan, ada larangan bagi Sultan yang bertahta untuk bergabung menjadi bagian dari parpol. Artinya, ayah lima putri itu harus keluar dari partai berlambang pohon beringin itu.
"Saya kan bukan orang partai lagi," kata Sultan HB X kepada wartawan di Kepatihan, Danurejan, Kota Yogyakarta, Senin (27/5/2014).
Gubernur DIY sejak 1998 hingga kini itu mengaku tidak akan memberikan dukungan ke salah satu kandidat dari dua pasangan capres-cawapres pada Pilpres 9 Juli 2014 nanti. Netralitas Sultan HB X ditunjukan dengan tidak ingin menjadi jurkam pemenangan salah satu kandidat.
"Buat apa saya jadi jurkam, enggak lah (tidak jadi jurkam)," katanya.
Sultan mengaku tidak bersedia menjadi jurkam pemenangan dalam Pilpres. Selain belum ada komunikasi, ada aturan wajib bagi kepala daerah untuk mengantongi izin cuti dari Kemendagri. "Harus ijin dulu, kan aturannya seperti itu," imbuhnya.
Meski demikian, Sultan tetap akan mengunakan hak politiknya untuk menentukan pilihan pada pelaksanaan pilpres nanti. Sultan meminta warga Yogyakarta khususnya, yang sudah memiliki hak pilih untuk menentukan pilihan. "Jangan golput, tetap gunakan hak pilih," katanya.
(kri)
Explore More