Prabowo-Hatta Luruskan Soal Nasionalisasi Aset

JAKARTA - Pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak akan menasionalisasi semua aset asing di Indonesia, jika terpilih nantinya. Yang mereka akan lakukan adalah melakukan renegosiasi kontrak seluruh perusahaan asing.

"Bukan nasionalisasi, tapi renegosiasi. Ini nanti lebih berkeadilan dan manusiawi," ujar Cawapres Hatta Rajasa di Rumah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak I/29, Otista, Jakarta Timur, Kamis (22/5/2014).

Kendati demikian, dia tidak menjelaskan kontrak-kontrak mana saja yang akan direnegosiasi nantinya. Namun, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini berharap dengan dilakukannya renegosiasi, masyarakat yang berada di sekitar perusahaan asing akan sejahtera.

"Saya tidak usah sebutkan satu per satu. Misalnya royalti satu persen, itu kan kurang memberikan kemakmuran dan sumber daya alam yang dijual nanti bukan hanya bahan mentah saja. Bisa dibangun smelter nantinya," Kata Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Lebih lanjut dia mengatakan, lahan-lahan yang digunakan perusahaan asing dalam mengeksplorasi sumber daya alam tanah air bakal dibatasi dalam renegosiasi nantinya. Sebab, kata dia, renegosiasi harus mencerminkan nilai tambah yang sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Dan tercermin lahan-lahan yang dikuasai tidak boleh terlalu luas, cukup lima ribu hektar maksimum," pungkasnya.

Prabowo dalam beberapa kesempatan, memang kerap menyindir pemimpin bangsa yang menjual aset negara ke pihak asing. Menurut dia, sindiran itu lantaran partainya ingin aset negara dikelola sendiri oleh bangsa Indonesia.

SBY sebelumnya melontarkan kritikan terhadap capres yang melontarkan ide untuk menasionalisasi aset dan kembali ke UUD 45. Alasannya, program itu tak realistis dan berbahaya. SBY tak pernah menyebut siapa yang dimaksud, namun capres yang pernah mengungkapkan dua tema itu adalah Prabowo.