61 Kursi DPR Milik Demokrat Bisa Dibarter Kursi Menteri
Rabu, 21 Mei 2014 - 05:00 WIB
61 Kursi DPR Milik Demokrat Bisa Dibarter Kursi Menteri
A
A
A
Tidak ikut sertanya Partai Demokrat pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, bukanlah sebuah pilihan politik yang netral. Justru, hal itu dinilai sebagai strategi politik "leha-leha" yang sedang dimainkan partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, untuk kemudian masuk koalisi pasca pilpres.
"Di balik itu saya mencium Demokrat sebetulnya sedang coba memainkan strategi politik 'leha-leha'," kata Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahuddin ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (20/5/2014) malam.
Said menilai, Demokrat sengaja tidak mau bersusah payah berjuang memenangkan salah satu pasangan calon. Tetapi, setelah pilpres Demokrat tinggal menawarkan dukungan di parlemen kepada capres-cawapres terpilih, dengan modal 61 kursi yang dimilikinya. "Jadi, menurut saya penyampaian sikap politik Demokrat tadi itu hanya kegiatan seremonial saja, basa-basi politik," jelasnya.
Menurut Said, siapa pun yang bakal memenangi pilpres mendatang, Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta, Demokrat tetap akan dicari karena pasangan calon terpilih akan membutuhkan dukungan yang kuat di parlemen. "61 kursi DPR milik Demokrat bisa dibarter dengan beberapa kursi menteri," tandasnya.
"Di balik itu saya mencium Demokrat sebetulnya sedang coba memainkan strategi politik 'leha-leha'," kata Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahuddin ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (20/5/2014) malam.
Said menilai, Demokrat sengaja tidak mau bersusah payah berjuang memenangkan salah satu pasangan calon. Tetapi, setelah pilpres Demokrat tinggal menawarkan dukungan di parlemen kepada capres-cawapres terpilih, dengan modal 61 kursi yang dimilikinya. "Jadi, menurut saya penyampaian sikap politik Demokrat tadi itu hanya kegiatan seremonial saja, basa-basi politik," jelasnya.
Menurut Said, siapa pun yang bakal memenangi pilpres mendatang, Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta, Demokrat tetap akan dicari karena pasangan calon terpilih akan membutuhkan dukungan yang kuat di parlemen. "61 kursi DPR milik Demokrat bisa dibarter dengan beberapa kursi menteri," tandasnya.
(zik)
