Kekerasan pemilu dinilai luput dari perhatian media
Sabtu, 17 Mei 2014 - 16:24 WIB
Kekerasan pemilu dinilai luput dari perhatian media
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Indicators meneliti dari 370 media online seluruh Indonesia dalam dua bulan terakhir terdapat 14.556 pemberitaan mengenai pengamanan pemilu. 23 persennya berkaitan dengan pelanggaran pemilu.
"44 persen pelanggaran politik uang, 29 persen pengelembungan suara, dan 22 persen kekerasan pada pemilu, ini cukup mengejutkan," ujar Communication Director Indonesia Indicators Rustika Herlambang saat diskusi di Warung Dapur Selera, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2014).
Tika mengatakan, tiga persoalan tersebut mendominasi pelanggaran pemilu. Namun media hanya dibuai oleh pemberitaan politik uang, padahal kekerasan yang dimulai dari tingkat TPS terjadi di seluruh provinsi di Indonesia.
"Contohnya seperti pembakaran surat suara, dan pencurian. Dari Aceh ada kekerasan, Maluku Utara, Kaltim besar, di Sulbar, Kalteng, Papua Barat, Maluku, kecuali di Jakarta tidak banyak dibicarakan. Sisanya banyak dibicarakan," jelasnya.
Sementara, Pengamat Politik dari Formappi Sebastian Salang mengatakan manajemen dan penyelenggara pemilu di setiap periode semakin buruk.
"Mengapa Pemilu 2014 begitu brutal? Bawaslu terlihat seperti tidak berdaya. Ketua Bawaslu dengan gagah menyampaikan mereka sudah melapor ke kepolisian, jadi seperti melempar masalah," kata dia.
Dia mengusulkan, agar KPU dan Bawaslu perlu melakukan desain ulang terhadap bawahannya agar anggota yang melakukan pelanggaran tidak digunakan lagi dalam pilpres mendatang.
"KPU dan Bawaslu yang melanggar dipecat, foto-foto dipajang di daerah-daerah biar masyarakat tahu, ini loh penjahat pemilu,"
"44 persen pelanggaran politik uang, 29 persen pengelembungan suara, dan 22 persen kekerasan pada pemilu, ini cukup mengejutkan," ujar Communication Director Indonesia Indicators Rustika Herlambang saat diskusi di Warung Dapur Selera, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2014).
Tika mengatakan, tiga persoalan tersebut mendominasi pelanggaran pemilu. Namun media hanya dibuai oleh pemberitaan politik uang, padahal kekerasan yang dimulai dari tingkat TPS terjadi di seluruh provinsi di Indonesia.
"Contohnya seperti pembakaran surat suara, dan pencurian. Dari Aceh ada kekerasan, Maluku Utara, Kaltim besar, di Sulbar, Kalteng, Papua Barat, Maluku, kecuali di Jakarta tidak banyak dibicarakan. Sisanya banyak dibicarakan," jelasnya.
Sementara, Pengamat Politik dari Formappi Sebastian Salang mengatakan manajemen dan penyelenggara pemilu di setiap periode semakin buruk.
"Mengapa Pemilu 2014 begitu brutal? Bawaslu terlihat seperti tidak berdaya. Ketua Bawaslu dengan gagah menyampaikan mereka sudah melapor ke kepolisian, jadi seperti melempar masalah," kata dia.
Dia mengusulkan, agar KPU dan Bawaslu perlu melakukan desain ulang terhadap bawahannya agar anggota yang melakukan pelanggaran tidak digunakan lagi dalam pilpres mendatang.
"KPU dan Bawaslu yang melanggar dipecat, foto-foto dipajang di daerah-daerah biar masyarakat tahu, ini loh penjahat pemilu,"
(kri)
