KPU tegaskan tidak ada penambahan anggaran untuk pilpres
Jum'at, 16 Mei 2014 - 18:45 WIB
KPU tegaskan tidak ada penambahan anggaran untuk pilpres
A
A
A
Sindonews.com - Setelah menyelesaikan tahapan pemilu legislatif (pileg), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai melaksanakan tahapan pemilu presiden (pilpres). Salah satu yang dipersiapkan KPU adalah penyediaan logistik, termasuk surat suara.
Namun, KPU memastikan tidak akan meminta tambahan anggaran dari pemerintah untuk pengadaan logistik maupun kebutuhan honor penyelenggara. Anggaran untuk KPU sebesar Rp14,4 triliun memang untuk pileg dan pilpres. Termasuk untuk putaran kedua, jika pilpres berlangsung dua putaran.
"Tidak ada penambahan, sudah cukup. Anggaran pileg kita bisa lakukan penghematan," ujar Komisioner KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (16/5/2014).
Dijelaskannya, anggaran untuk KPU sebanyak 62 persen digunakan untuk honorarium petugas baik pileg maupun saat pilpres. Menurutnya, pada pileg lalu KPU berhasil melakukan penghematan anggaran di beberapa kegiatan atau pos yang direncanakan seperti rekapitulasi, sosialisasi dan pengadaan logistik.
"Bisa lebih rendah dari pagu yang ada. Saat pileg logistik bisa kita hemat 50 persen karena dari Rp800 miliar dana, yang terpakai hanya Rp400 miliar. Itu karena kita lakukan penawaran lebih hemat," pungkasnya.
Namun, KPU memastikan tidak akan meminta tambahan anggaran dari pemerintah untuk pengadaan logistik maupun kebutuhan honor penyelenggara. Anggaran untuk KPU sebesar Rp14,4 triliun memang untuk pileg dan pilpres. Termasuk untuk putaran kedua, jika pilpres berlangsung dua putaran.
"Tidak ada penambahan, sudah cukup. Anggaran pileg kita bisa lakukan penghematan," ujar Komisioner KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (16/5/2014).
Dijelaskannya, anggaran untuk KPU sebanyak 62 persen digunakan untuk honorarium petugas baik pileg maupun saat pilpres. Menurutnya, pada pileg lalu KPU berhasil melakukan penghematan anggaran di beberapa kegiatan atau pos yang direncanakan seperti rekapitulasi, sosialisasi dan pengadaan logistik.
"Bisa lebih rendah dari pagu yang ada. Saat pileg logistik bisa kita hemat 50 persen karena dari Rp800 miliar dana, yang terpakai hanya Rp400 miliar. Itu karena kita lakukan penawaran lebih hemat," pungkasnya.
(kri)