Ahok bela Jokowi soal kasus pengadaan bus Transjakarta
Selasa, 13 Mei 2014 - 20:12 WIB
Ahok bela Jokowi soal kasus pengadaan bus Transjakarta
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa isu yang dapat menyeret Joko Widodo dalam kasus pengadaan bus Transjakarta karatan hanya dipolitisasi.
"Itu dipolitisir," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Selasa (13/5/2014).
Ahok mencontohkan bahwa Joko Widodo hanya memberikan pesan untuk membeli bus yang bagus. "Misalnya ada pegawai kamu belanja sesuatu, terus kamu pesenin beli yang bagus, terus dia curangin kamu beli yang jelek, masa kamu yang ditangkap. Kamu aja marah gara-gara dikibulin," ujar Mantan Bupati Belitung Timur itu.
Politikus Partai Gerindra itu meyakini, jaksa penuntut umum dalam pengadilan bisa bersikap objektif melihat kasus ini. Menurutnya, jaksa juga paham siapa orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut.
"Itu gunanya ada jaksa sebagai penuntut umum kan. Kita laporin kan. Kalau saya yang nyuruh dia beli yang bener. Saya minta standar ini ini, dia enggak beli gimana? Udah tahu standarnya kok mesti kita yang kena," ujarnya.
Ahok menambahkan, pada saat itu Pemprov DKI yaitu Jokowi-Ahok memberikan kuasa atas anggaran kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta ketika dijabat oleh Udar Pristono. "Udah ada kuasa pemegang anggaran kita kasih ke mereka (Dishub)," ujarnya.
"Itu dipolitisir," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Selasa (13/5/2014).
Ahok mencontohkan bahwa Joko Widodo hanya memberikan pesan untuk membeli bus yang bagus. "Misalnya ada pegawai kamu belanja sesuatu, terus kamu pesenin beli yang bagus, terus dia curangin kamu beli yang jelek, masa kamu yang ditangkap. Kamu aja marah gara-gara dikibulin," ujar Mantan Bupati Belitung Timur itu.
Politikus Partai Gerindra itu meyakini, jaksa penuntut umum dalam pengadilan bisa bersikap objektif melihat kasus ini. Menurutnya, jaksa juga paham siapa orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut.
"Itu gunanya ada jaksa sebagai penuntut umum kan. Kita laporin kan. Kalau saya yang nyuruh dia beli yang bener. Saya minta standar ini ini, dia enggak beli gimana? Udah tahu standarnya kok mesti kita yang kena," ujarnya.
Ahok menambahkan, pada saat itu Pemprov DKI yaitu Jokowi-Ahok memberikan kuasa atas anggaran kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta ketika dijabat oleh Udar Pristono. "Udah ada kuasa pemegang anggaran kita kasih ke mereka (Dishub)," ujarnya.
(kri)
