Diskriminasi disabilitas diharapkan tak terulang di pilpres
Selasa, 06 Mei 2014 - 15:06 WIB
Diskriminasi disabilitas diharapkan tak terulang di pilpres
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diingatkan untuk tidak lagi mendiskriminasi kaum penyandang disabilitas pada pemilu presiden (pilpres) mendatang.
Sekjen Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) Made Adi Gunawan mengatakan, pada pemilu legislatif (pileg) lalu masih ditemukan banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang menyulitkan kaum difabel terutama pengguna kursi roda dan lansia.
"Masih ada TPS yang sulit diakses misalnya letak kotak suara terlalu tinggi. Saya kira perlu penyesuaian agar TPS di pilpres nanti bisa lebih mudah diakses," ujar Made dalam diskusi di Gedung KPU Jakarta, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (6/5/2014)
Dia juga mengkritik rendahnya pemahaman petugas KPPS terkait perlakuan untuk pemilih tuna netra. Menurutnya, pemilih tuna netra tidak ditanya oleh KPPS apakah mau menggunakan alat bantu atau tidak. "
"Apakah mau pakai pendamping atau tidak. Juga tidak diminta kepada pendamping agar bertanda tangan pada form C3 untuk menjamin kerahasiaan pilihan tuna netra itu," ujarnya.
Made menambahkan, ada juga pemilih tuna netra yang akhirnya hanya memilih calon DPD karena untuk tiga surat suara lainnya tidak ada template atau alat bantu memilih yang disediakan penyelenggara.
"Kami harap di pilpres nanti penyandang disabilitas bisa lebih dimudahkan dalam menggunakan hak pilihnya," pungkasnya.
Sekjen Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) Made Adi Gunawan mengatakan, pada pemilu legislatif (pileg) lalu masih ditemukan banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang menyulitkan kaum difabel terutama pengguna kursi roda dan lansia.
"Masih ada TPS yang sulit diakses misalnya letak kotak suara terlalu tinggi. Saya kira perlu penyesuaian agar TPS di pilpres nanti bisa lebih mudah diakses," ujar Made dalam diskusi di Gedung KPU Jakarta, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (6/5/2014)
Dia juga mengkritik rendahnya pemahaman petugas KPPS terkait perlakuan untuk pemilih tuna netra. Menurutnya, pemilih tuna netra tidak ditanya oleh KPPS apakah mau menggunakan alat bantu atau tidak. "
"Apakah mau pakai pendamping atau tidak. Juga tidak diminta kepada pendamping agar bertanda tangan pada form C3 untuk menjamin kerahasiaan pilihan tuna netra itu," ujarnya.
Made menambahkan, ada juga pemilih tuna netra yang akhirnya hanya memilih calon DPD karena untuk tiga surat suara lainnya tidak ada template atau alat bantu memilih yang disediakan penyelenggara.
"Kami harap di pilpres nanti penyandang disabilitas bisa lebih dimudahkan dalam menggunakan hak pilihnya," pungkasnya.
(kri)
