Caleg Hanura laporkan kecurangan pemilu ke KPU DKI
Minggu, 04 Mei 2014 - 20:25 WIB
Caleg Hanura laporkan kecurangan pemilu ke KPU DKI
A
A
A
Sindonews.com - Hari ini dua orang Caleg Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) datang untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran pemilu.
"Kita dirugikan adanya pengurangan suara. Indikasinya, rekap dari TPS ke daerah, khusunya di Warakas (Tanjung Priok-Jakarta Utara)," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Hanura Harjadinata, di Kantor KPU DKI Jakarta, Minggu (4/5/2014).
Harja mengatakan, pihaknya sedang mencari saksi terkait dengan indikasi kecurangan di daerah Warakas, Kebon Bawang, Tanjung Priok.
"Masalah kecurangan surat suara, Caleg Partai Hanura akan mengadukan masalah terkait berkoordinasi dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," ucapnya.
Dia mengungkapkan, bentuk kecurangan antara lain, adanya coret-coretan di C1, money politic (politik uang), serta penyulingan hasil surat suara.
Caleg DPR RI Dapil III DKI Jakarta Karna Brata Lesmana menambahkan, selain itu adanya penggelembungan suara. "Ada dugaan penggelembungkan 11.000 suara di Jakarta Utara, KPUD Jakut (Jakarta Utara) sudah dikoreksi, kenapa KPU DDKI Jakarta belum ada perbaikan," ungkapnya.
"Kita dirugikan adanya pengurangan suara. Indikasinya, rekap dari TPS ke daerah, khusunya di Warakas (Tanjung Priok-Jakarta Utara)," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Hanura Harjadinata, di Kantor KPU DKI Jakarta, Minggu (4/5/2014).
Harja mengatakan, pihaknya sedang mencari saksi terkait dengan indikasi kecurangan di daerah Warakas, Kebon Bawang, Tanjung Priok.
"Masalah kecurangan surat suara, Caleg Partai Hanura akan mengadukan masalah terkait berkoordinasi dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," ucapnya.
Dia mengungkapkan, bentuk kecurangan antara lain, adanya coret-coretan di C1, money politic (politik uang), serta penyulingan hasil surat suara.
Caleg DPR RI Dapil III DKI Jakarta Karna Brata Lesmana menambahkan, selain itu adanya penggelembungan suara. "Ada dugaan penggelembungkan 11.000 suara di Jakarta Utara, KPUD Jakut (Jakarta Utara) sudah dikoreksi, kenapa KPU DDKI Jakarta belum ada perbaikan," ungkapnya.
(maf)
