SBY didorong wujudkan poros baru di pilpres
Rabu, 30 April 2014 - 08:48 WIB
SBY didorong wujudkan poros baru di pilpres
A
A
A
Sindonews.com - Sebelum mendapatkan peran sebagai oposisi, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai harus bertarung dalam pemilu presiden (pilpres). Serta, mencalonkan calon presiden (capres) dari Partai Demokrat sendiri.
"Peran oposisi memang strategis bagi Demokrat untuk membangun kembali kepercayaan publik untuk berbicara dalam kancah politik 2019," kata Direktur Eksekutif Politic Communication (Polcomm Institute) Heri Budianto kepada wartawan di Jakarta, Selasa 29 April 2014.
Heri mengatakan, tentunya oposisi mestinya diambil jika skenario akhir Partai Demokrat gagal. Skenario akhir itu seharusnya mengusung capres atau cawapres dari peserta konvensi yang sudah dijalankan Demokrat.
"Sebaiknya upayakan bentuk cluster keempat dimana Partai Demokrat dan khususnya SBY bisa menjadi tokoh sentral yang memainkan itu" jelasnya.
Menurut dia, jika SBY melakukan gerilya politik dan membangun poros maka peluang untuk terwujud akan besar. Partai yang kemungkinan akan merapat adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan bahkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), jika deal PKB dengan cluster Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan atau Partai Gerindra gagal.
"Nah jika terwujud maka langkah berikut adalah membicarakan siapa yg akan diusung sebagai capres dan cawapresnya. Tokoh yang diusung bisa saja dari Demokrat salah satu dari peserta konvensi, atau PAN Hatta Rajasa sebagai capres lalu dari PKS sebagai cawapres," terangnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan, tentu pasangan capres dan cawapres tersebut yang memiliki tingkat elektablitas tinggi dan memiliki basis dukungan riil. Basis dukungan riil ini adalah massa pemilih yang jelas misalnya dari NU dan Muhammadiyah. Sebab ini akan sangat membantu dalam kontestasi pilpres dalam melawan Jokowi, Aburizal Bakrie (ARB), maupun Prabowo Subianto.
"Jika kalah dalam pilpres setelah melalui cluster keempat, pilihan oposisi adalah pilihan ksatria bagi Demokrat," pungkasnya.
"Peran oposisi memang strategis bagi Demokrat untuk membangun kembali kepercayaan publik untuk berbicara dalam kancah politik 2019," kata Direktur Eksekutif Politic Communication (Polcomm Institute) Heri Budianto kepada wartawan di Jakarta, Selasa 29 April 2014.
Heri mengatakan, tentunya oposisi mestinya diambil jika skenario akhir Partai Demokrat gagal. Skenario akhir itu seharusnya mengusung capres atau cawapres dari peserta konvensi yang sudah dijalankan Demokrat.
"Sebaiknya upayakan bentuk cluster keempat dimana Partai Demokrat dan khususnya SBY bisa menjadi tokoh sentral yang memainkan itu" jelasnya.
Menurut dia, jika SBY melakukan gerilya politik dan membangun poros maka peluang untuk terwujud akan besar. Partai yang kemungkinan akan merapat adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan bahkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), jika deal PKB dengan cluster Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan atau Partai Gerindra gagal.
"Nah jika terwujud maka langkah berikut adalah membicarakan siapa yg akan diusung sebagai capres dan cawapresnya. Tokoh yang diusung bisa saja dari Demokrat salah satu dari peserta konvensi, atau PAN Hatta Rajasa sebagai capres lalu dari PKS sebagai cawapres," terangnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan, tentu pasangan capres dan cawapres tersebut yang memiliki tingkat elektablitas tinggi dan memiliki basis dukungan riil. Basis dukungan riil ini adalah massa pemilih yang jelas misalnya dari NU dan Muhammadiyah. Sebab ini akan sangat membantu dalam kontestasi pilpres dalam melawan Jokowi, Aburizal Bakrie (ARB), maupun Prabowo Subianto.
"Jika kalah dalam pilpres setelah melalui cluster keempat, pilihan oposisi adalah pilihan ksatria bagi Demokrat," pungkasnya.
(kri)
