Islah tak redam faksi di tubuh PPP
Jum'at, 25 April 2014 - 06:34 WIB
Islah tak redam faksi di tubuh PPP
A
A
A
Sindonews.com - Fatwa islah yang dijatuhkan Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair mengakhiri konflik internal antar elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III. Akankah 'pertikaian' antara kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dengan Sekjen PPP Romahurmuziy sepenuhnya berakhir?
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak menilai, dianulirnya semua langkah yang diambil SDA dalam koalisi yang dibangun dengan Gerindra dan dukungan terhadap pencapresan Prabowo Subianto hanya sekadar menunda waktu pertarungan internal.
"Faksionalisme tetap terbentuk, konflik berpotensial muncul lagi. Islah buka berarti sepenuhnya berdamai," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Jumat (25/4/2014).
Menurutnya, salah satu dampak dari faksi yang terbangun di tubuh PPP, partai berlambang Kakbah ini tidak lagi menarik untuk diajak menjadi rekanan koalisi. Di mata pemilih muslim, lanjutnya, citra PPP juga ternoda.
"Hemat saya, PPP akan lebih dihormati apabila menempatkan diri sebagai oposisi. Demikian juga dengan PKS. Selama di pemerintahan PPP juga tidak menunjukkan gereget sama sekali, kecuali hanya ikut arus," tandasnya.
Ditambahkannya, dengan menjadi oposisi setidaknya bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa PPP tidak haus kekuasaan. "Juga bukan partai yang oportunis, yang bersedia berkoalisi dengan siapapun asal dapat kursi menteri," tutupnya.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak menilai, dianulirnya semua langkah yang diambil SDA dalam koalisi yang dibangun dengan Gerindra dan dukungan terhadap pencapresan Prabowo Subianto hanya sekadar menunda waktu pertarungan internal.
"Faksionalisme tetap terbentuk, konflik berpotensial muncul lagi. Islah buka berarti sepenuhnya berdamai," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Jumat (25/4/2014).
Menurutnya, salah satu dampak dari faksi yang terbangun di tubuh PPP, partai berlambang Kakbah ini tidak lagi menarik untuk diajak menjadi rekanan koalisi. Di mata pemilih muslim, lanjutnya, citra PPP juga ternoda.
"Hemat saya, PPP akan lebih dihormati apabila menempatkan diri sebagai oposisi. Demikian juga dengan PKS. Selama di pemerintahan PPP juga tidak menunjukkan gereget sama sekali, kecuali hanya ikut arus," tandasnya.
Ditambahkannya, dengan menjadi oposisi setidaknya bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa PPP tidak haus kekuasaan. "Juga bukan partai yang oportunis, yang bersedia berkoalisi dengan siapapun asal dapat kursi menteri," tutupnya.
(kri)
