Romi: Islah SDA sungguhan atau buatan?

Senin, 21 April 2014 - 18:14 WIB
Romi: Islah SDA sungguhan atau buatan?
Romi: Islah SDA sungguhan atau buatan?
A A A
Sindonews.com - Rapat pleno yang akan digelar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA), dikritik oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) M Romahurmuziy.

Sekadar diketahui, rapat pleno yang bakal digelar SDA pada Selasa 22 April 2014 besok itu sebagai upaya islah antara dirinya dengan sejumlah kadernya yang kini berseberangan.

"Islah sungguhan atau buatan?" kata Romahurmuziy dalam keterangan resminya yang diterima Sindonews, Senin (21/4/2014).

Sebab, kata dia, undangan rapat pleno DPP PPP itu ditandatangani Ketua umum SDA dan Isa Muhsin sebagai Sekjen DPP PPP.

"Bahwa forum yang diadakan dengan alasan islah tersebut dari desainnya tidak diniatkan sebagai islah. Karena meletakkan saudara Isa Muhsin sebagai Sekjen berarti melegitimasi secara faktual pengambilan keputusan yang inkonstitusional," tutur pria yang akrab disapa Romi ini.

Menurut dia, meletakkan SDA sebagai Ketua Umum berarti juga tidak tepat. Karena yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dalam Rapimnas I PPP pada tanggal 19-20 April 2014.

"DPP PPP telah menyediakan forum konstitusional sebagai arena islah pada Rapimnas I yang legitimate menurut AD/ART partai, namun dengan segala upaya SDA tidak hadir," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, DPP PPP sekali lagi mengundang SDA untuk hadir di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III PPP yang diadakan pada Rabu, 23 April 2014 sebagai forum konstitusional yang terakhir agar SDA bisa ruju' ilal haq (kembali pada haknya).

Dia menjelaskan, Mukernas III yang akan diadakan pada 23-24 April di Bogor itu untuk memutuskan evaluasi dan/atau penetapan mitra koalisi PPP pada Pilpres 2014, evaluasi Pileg 2014, islah SDA atau pengukuhan Plt Ketum Emron Pangkapi sebagai ketum definitif sesuai AD/ART PPP.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP SDA menyatakan tidak akan mengundang sejumlah kadernya yang sudah dipecat untuk hadir dalam rapat pleno tersebut. Sebab, salah satu pertimbangannya karena mereka yang telah dipecat bisa saja menggagalkan rapat pleno tersebut.
(kri)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5956 seconds (0.1#10.140)