PPP keukeh surat pemecatan legal

Sindonews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersikukuh surat pemecatan lima pengurus PPP adalah legal, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Surat tersebut juga diklaim telah mendapat tanda tangan langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, M Romahurmuziy (Romi).

"Romi jangan pura-pura lupa deh, dia tuh pernah tanda tangan surat pengangkatan Pak Amir Uskara sewaktu dia masih Wakil Sejken," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PPP Fernita Darwis ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat malam (18/04/2014).

Fernita menceritakan, waktu itu Sekjen DPP PPP masih dijabat oleh Irgan Chairul Mahfiz. Tapi, karena Irgan saat itu berhalangan maka digantikan oleh Romahurmuziy yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Sekjen.

"Dan itu sah saja kalau surat ditandatangani Wasekjen seperti Saifullah Tamliha yang menandatangani surat pemecatan lima pengurus PPP," tegasnya.

Fernita menegaskan, posisi Sekjen DPP PPP itu tidak sama dengan Ketua Umum DPP PPP. Jika Sekjen berhalangan hadir, maka bisa digantikan oleh Wasekjen karena ada 22 Wasekjen DPP PPP yang statusnya berkedudukan sama.
Lain halnya dengan posisi Suryadharma Ali (SDA) sebagai Ketua Umum yang tidak bisa digantikan. "Karena Pak SDA itu dipilih lewat muktamar, sedangkan Romi, Waketum, Wasekjen diangkat oleh pak SDA secara formattur," ujarnya.

Menurut Fernita, wajar saja jika Romi tidak mengetahui tentang adanya surat pemecatan tersebut. Karena, Romi masih berada di daerah pemilihan (dapil)-nya di Jawa Tengah (Jateng) VII waktu penandatanganan surat itu. "Karena masih sibuk mengamankan suara di dapil," pungkasnya.