Aburizal ingin Indonesia mandiri tanpa intervensi asing
Kamis, 17 April 2014 - 09:06 WIB
Aburizal ingin Indonesia mandiri tanpa intervensi asing
A
A
A
Sindonews.com - Komunikasi politik Partai Golkar dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) terus intensif. Komunikasi itu terkait rencana membangun koalisi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Ketua Umum sekaligus calon presiden (capres) Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mengatakan, pembicaraan antara kedua partai sudah sampai pada kesimpulan tentang kerja sama.
"Tentu tidak menutup kemungkinan komunikasi bersama-sama dengan partai lain. Tapi yang paling jauh adalah dengan Hanura," ujarnya, Rabu 16 April 2014.
Menurut dia, antara Golkar dan Hanura memiliki kesamaan visi-misi dan cara berpikir yang sama. Sementara dengan partai lain, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD) komunikasi sudah dibangun tapi belum sejauh Partai Hanura.
Aburizal mengaku telah bertemu dengan Wiranto berbicara bahwa Indonesia ke depan harus lebih baik dan betul-betul mandiri serta tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. "Dia (pemerintah) harus bisa memberikan dan memutuskan sendiri prioritas kebijakannya, tentunya kita juga melihat situasi dan pengaruh di luar negeri," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, kata Aburizal, kedua belah pihak beranggapan bahwa, pemerintahan tidak boleh dikuasai oleh suatu kelompok atau dipengaruhi kelompok lain.
Menurut dia, pemerintah dalam menjalankan kepemimpinan nasionalnya harus mengedepankan kepentingan seluruh rakyat Indoesia. "Jangan dilupakan, kepentingan di Indonesia bahwa seluruh rakyat baik agamanya maupun sukunya apa semuanya sama. Kita bersepakat, kepemimpinan mendatang harus mengayomi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.
Disinggung soal cawapres yang bakal mendampinginya, dia mengaku masih menunggu keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai suara. Siapa partai yang bisa mengusung sendiri capresnya, partai-partai yang mengusung calon dari tempat lain capres dan cawapresnya. "Nantilah kita umumkan kalau sudah matang. Kalau mikir negara nggak tenang, keputusan bisa salah. Jadi harus tenang jadi fokus. Yang dibicarakan apa? Apa kepentingan pribadi atau partai ataukah kepentingan bangsa," katanya.
Dia menilai, cawapres yang tepat untuk mendampingi dirinya harus profesional sebab jabatan presiden dan wakil presiden hanyalah instrumen dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Jadi bisa dari partai maupun nonpartai.
Anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Hanura Ahmad Rofiq mengakui, saat ini merupakan waktu untuk melakukan pertemuan, bertukar pendapat dan bersilaturahmi tidak hanya dengan partai politik yang memiliki kesamanaan visi. Namun juga dengan partai yang tidak sevisi.
Komunikasi yang dibangun antara Hanura dan partai lain termasuk Golkar masih bersifat dinamis. Keputusan baru bisa diambil setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil real count. Sebab, hasil quick count belum sepenuhnya bisa menjadi pegangan.
"Tentu jika berkoalisi akan dicari partai yang satu visi dan misi, satu jiwa dan pandangan. Itu sangat prinsipil. Sehingga koalisi yang dibangun tidak berbasis transaksional melainkan kebangsaan. Jadi ada kesepahaman bagaimana membangun bangsa. Kami masih menunggu keputusan partai yang sifatnya formal," katanya.
Ketua Umum sekaligus calon presiden (capres) Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mengatakan, pembicaraan antara kedua partai sudah sampai pada kesimpulan tentang kerja sama.
"Tentu tidak menutup kemungkinan komunikasi bersama-sama dengan partai lain. Tapi yang paling jauh adalah dengan Hanura," ujarnya, Rabu 16 April 2014.
Menurut dia, antara Golkar dan Hanura memiliki kesamaan visi-misi dan cara berpikir yang sama. Sementara dengan partai lain, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD) komunikasi sudah dibangun tapi belum sejauh Partai Hanura.
Aburizal mengaku telah bertemu dengan Wiranto berbicara bahwa Indonesia ke depan harus lebih baik dan betul-betul mandiri serta tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. "Dia (pemerintah) harus bisa memberikan dan memutuskan sendiri prioritas kebijakannya, tentunya kita juga melihat situasi dan pengaruh di luar negeri," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, kata Aburizal, kedua belah pihak beranggapan bahwa, pemerintahan tidak boleh dikuasai oleh suatu kelompok atau dipengaruhi kelompok lain.
Menurut dia, pemerintah dalam menjalankan kepemimpinan nasionalnya harus mengedepankan kepentingan seluruh rakyat Indoesia. "Jangan dilupakan, kepentingan di Indonesia bahwa seluruh rakyat baik agamanya maupun sukunya apa semuanya sama. Kita bersepakat, kepemimpinan mendatang harus mengayomi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.
Disinggung soal cawapres yang bakal mendampinginya, dia mengaku masih menunggu keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai suara. Siapa partai yang bisa mengusung sendiri capresnya, partai-partai yang mengusung calon dari tempat lain capres dan cawapresnya. "Nantilah kita umumkan kalau sudah matang. Kalau mikir negara nggak tenang, keputusan bisa salah. Jadi harus tenang jadi fokus. Yang dibicarakan apa? Apa kepentingan pribadi atau partai ataukah kepentingan bangsa," katanya.
Dia menilai, cawapres yang tepat untuk mendampingi dirinya harus profesional sebab jabatan presiden dan wakil presiden hanyalah instrumen dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Jadi bisa dari partai maupun nonpartai.
Anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Hanura Ahmad Rofiq mengakui, saat ini merupakan waktu untuk melakukan pertemuan, bertukar pendapat dan bersilaturahmi tidak hanya dengan partai politik yang memiliki kesamanaan visi. Namun juga dengan partai yang tidak sevisi.
Komunikasi yang dibangun antara Hanura dan partai lain termasuk Golkar masih bersifat dinamis. Keputusan baru bisa diambil setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil real count. Sebab, hasil quick count belum sepenuhnya bisa menjadi pegangan.
"Tentu jika berkoalisi akan dicari partai yang satu visi dan misi, satu jiwa dan pandangan. Itu sangat prinsipil. Sehingga koalisi yang dibangun tidak berbasis transaksional melainkan kebangsaan. Jadi ada kesepahaman bagaimana membangun bangsa. Kami masih menunggu keputusan partai yang sifatnya formal," katanya.
(dam)
