Terkait kabar pemecatan, PPP Jatim melawan
Rabu, 16 April 2014 - 22:28 WIB
Terkait kabar pemecatan, PPP Jatim melawan
A
A
A
Sindonews.com - Kisruh internal PPP berbuntut dengan pemecatan sejumlah Ketua DPP PPP di beberapa wilayah oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadarma Ali (SDA).
Setidaknya ada empat Ketua DPW yang dipecat oleh Menteri Agama itu. Selain Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer, ada lagi Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.
Atas pemecatan itu, Ketua DPW PPP Jawa Timur HM Musaffa Noer mengaku melawan atas pemecatan itu. Bahkan Musaffa mengaku belum menerima surat pemecatan tersebut.
"Hingga saat ini saya belum menerima surat pemecatan itu. Saya tahunya dari pemberitaan," kata Musyafak dalam siaran pers, Rabu (16/4/2014).
Dia menganggap surat pemecatan itu 'bodong'. Karena dari informasi yang diterima, surat tersebut ditandatangai oleh Ketua Umum dan Wakil Sekjen Saifullah Tamliha. Sementara, Sekjen DPP Partai PPP, M Romahurmuziy tidak tanda tangan.
"Itu surat pemecatan bodong, karena Sekjen tidak ikut tanda tangan dan alasan pemecatan jelas mengada-ada," ujarnya.
Musaffa mengaku tidak terima dengan pemecatan sepihak itu. Pasalnya, tidak sesuai dengan AD/ART Partai. Pengurus DPW bisa diberhentikan jika meninggal dunia, mengundurkan diri dan melanggar berat tugas kepartaian. "Saya memang salah apa kok sampai dipecat," ujarnya.
Puncak dari kisruh itu, selain memecat sejumlah Ketua DPW, SDA juga memecat Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Manoarfa. Mereka dianggap akan mendongkel SDA dari kursi Ketua Umum dengan membuat mosi tidak percaya.
Setidaknya ada empat Ketua DPW yang dipecat oleh Menteri Agama itu. Selain Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer, ada lagi Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.
Atas pemecatan itu, Ketua DPW PPP Jawa Timur HM Musaffa Noer mengaku melawan atas pemecatan itu. Bahkan Musaffa mengaku belum menerima surat pemecatan tersebut.
"Hingga saat ini saya belum menerima surat pemecatan itu. Saya tahunya dari pemberitaan," kata Musyafak dalam siaran pers, Rabu (16/4/2014).
Dia menganggap surat pemecatan itu 'bodong'. Karena dari informasi yang diterima, surat tersebut ditandatangai oleh Ketua Umum dan Wakil Sekjen Saifullah Tamliha. Sementara, Sekjen DPP Partai PPP, M Romahurmuziy tidak tanda tangan.
"Itu surat pemecatan bodong, karena Sekjen tidak ikut tanda tangan dan alasan pemecatan jelas mengada-ada," ujarnya.
Musaffa mengaku tidak terima dengan pemecatan sepihak itu. Pasalnya, tidak sesuai dengan AD/ART Partai. Pengurus DPW bisa diberhentikan jika meninggal dunia, mengundurkan diri dan melanggar berat tugas kepartaian. "Saya memang salah apa kok sampai dipecat," ujarnya.
Puncak dari kisruh itu, selain memecat sejumlah Ketua DPW, SDA juga memecat Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Manoarfa. Mereka dianggap akan mendongkel SDA dari kursi Ketua Umum dengan membuat mosi tidak percaya.
(maf)
