Disdik DKI tak tahu-menahu ada Jokowi di soal UN
Rabu, 16 April 2014 - 17:55 WIB
Disdik DKI tak tahu-menahu ada Jokowi di soal UN
A
A
A
Sindonews.com - Terkait munculnya nama Joko Widodo (Jokowi) beserta program unggulan di berbagai mata pelajaran, yang diujikan pada Ujian Nasional (UN) SMA 2014, menimbulkan banyak polemik.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Istaryatiningtias mengatakan, pihaknya hanya menjalankan tugas untuk menggelar UN di DKI Jakarta.
"Perlu dikoreksi ya saya ini panitia pelaksanaan bukan tim untuk menyusun soal UN," kata Istaryatiningtias kepada Sindonews saat dihubungi, Rabu (16/4/2014).
Tias melanjutkan, memang dari setiap daerah di Indonesia memiliki jatah untuk membuat soal yaitu 75 persen dan 25 persen untuk pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Kapasitas kuota itu sama, maksudnya yang 75 persen itu untuk provinsi, bukan hanya DKI saja. Tapi yang lainnya dalam hal ini provinsi ya, Sedangkan 25 persen memang dari pusat (Kemendikbud)," paparnya.
Tias mengakui, Disdik DKI Jakarta tidak diikutkan dalam penyusunan soal naskah UN. "Kami tidak ikut-ikutan (menyusun naskah UN), itu kan sudah ada tim penyusun soalnya dari BSNP juga kan," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, yang terpenting saat ini pelaksanaan UN bisa berjalan lancar. Tias mengakui, pihaknya melakukan dengan baik, meski masih ditemukan kekurangan pada wilayah DKI Jakarta.
"Untuk kemarin (Senin dan Selasa) berjalan dengan lancar, hari ini juga seharusnya berjalan dengan lancar di DKI, meski mungkin ada siswa yang sakit atau hal lainnya. Sehingga tidak bisa mengikuti UN, kami akan adakan UN susulan tanggal 22-24 April 2014 mendatang," pungkasnya.
Soal Jokowi di UN beraroma politis
Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Istaryatiningtias mengatakan, pihaknya hanya menjalankan tugas untuk menggelar UN di DKI Jakarta.
"Perlu dikoreksi ya saya ini panitia pelaksanaan bukan tim untuk menyusun soal UN," kata Istaryatiningtias kepada Sindonews saat dihubungi, Rabu (16/4/2014).
Tias melanjutkan, memang dari setiap daerah di Indonesia memiliki jatah untuk membuat soal yaitu 75 persen dan 25 persen untuk pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Kapasitas kuota itu sama, maksudnya yang 75 persen itu untuk provinsi, bukan hanya DKI saja. Tapi yang lainnya dalam hal ini provinsi ya, Sedangkan 25 persen memang dari pusat (Kemendikbud)," paparnya.
Tias mengakui, Disdik DKI Jakarta tidak diikutkan dalam penyusunan soal naskah UN. "Kami tidak ikut-ikutan (menyusun naskah UN), itu kan sudah ada tim penyusun soalnya dari BSNP juga kan," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, yang terpenting saat ini pelaksanaan UN bisa berjalan lancar. Tias mengakui, pihaknya melakukan dengan baik, meski masih ditemukan kekurangan pada wilayah DKI Jakarta.
"Untuk kemarin (Senin dan Selasa) berjalan dengan lancar, hari ini juga seharusnya berjalan dengan lancar di DKI, meski mungkin ada siswa yang sakit atau hal lainnya. Sehingga tidak bisa mengikuti UN, kami akan adakan UN susulan tanggal 22-24 April 2014 mendatang," pungkasnya.
Soal Jokowi di UN beraroma politis
(maf)
