Kasus SKK Migas, Rudi dituntut 10 tahun penjara
Kasus SKK Migas, Rudi dituntut 10 tahun penjara
A
A
A
Sindonews.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, 10 tahun penjara dan denda pidana Rp250 juta subsider tiga bulan penjara, terkait kasus suap di lingkungan SKK Migas.
"Menjatuhkan pidana, berupa pidana penjara 10 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan," kata Jaksa KPK Riyono, saat membacakan dakwaan Rudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (8/4/2014).
Guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu dinilai terbukti menerima duit SGD 200 ribu dan USD 900 ribu dari pemilik PT Kernel Oil Ptd Ltd, Widodo Ratanachaitong, supaya perusahaan Fossus Energy Ltd menjadi pemenang di beberapa tender di SKK Migas.
Rudi juga terbukti menerima USD 522.500 dari Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri, Artha Meris Simbolon, untuk menyetujui permohonan penurunan formula harga gas untuk perusahaannya.
Pantauan di lokasi sidang, Rudi yang mengenakan batik coklat motif abu-abu lengan panjang, terlihat serius menyimak dakwaan Jaksa KPK. Dalam melakukan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal memberatkan, Rudi dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, tidak mengakui perbuatan secara keseluruhan.
Sementara pertimbangan jaksa yang bisa meringankan, Rudi sopan selama persidangan berlangsung, masih mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.
Rudi dianggap terbukti melanggar dakwaan kesatu primer pertama dan kedua. Yakni pasal 12 huruf a dan pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Tak hanya itu, jaksa menilai Rudi juga terbukti melanggar pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Rudi dijerat dengan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Deviardi pastikan Rudi terima upeti dari anak buahnya
"Menjatuhkan pidana, berupa pidana penjara 10 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan," kata Jaksa KPK Riyono, saat membacakan dakwaan Rudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (8/4/2014).
Guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu dinilai terbukti menerima duit SGD 200 ribu dan USD 900 ribu dari pemilik PT Kernel Oil Ptd Ltd, Widodo Ratanachaitong, supaya perusahaan Fossus Energy Ltd menjadi pemenang di beberapa tender di SKK Migas.
Rudi juga terbukti menerima USD 522.500 dari Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri, Artha Meris Simbolon, untuk menyetujui permohonan penurunan formula harga gas untuk perusahaannya.
Pantauan di lokasi sidang, Rudi yang mengenakan batik coklat motif abu-abu lengan panjang, terlihat serius menyimak dakwaan Jaksa KPK. Dalam melakukan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal memberatkan, Rudi dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, tidak mengakui perbuatan secara keseluruhan.
Sementara pertimbangan jaksa yang bisa meringankan, Rudi sopan selama persidangan berlangsung, masih mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.
Rudi dianggap terbukti melanggar dakwaan kesatu primer pertama dan kedua. Yakni pasal 12 huruf a dan pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Tak hanya itu, jaksa menilai Rudi juga terbukti melanggar pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Rudi dijerat dengan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Deviardi pastikan Rudi terima upeti dari anak buahnya
(maf)
Explore More